Browsing UT-Faculty of Law by Subject "KAJIAN YURIDIS PENGESAHAN PERATURAN DAERAH YANG TIDAK MEMPEROLEH PERSETUJUAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH"
Now showing items 1-3 of 3
-
AJIAN YURIDIS PENGESAHAN PERATURAN DAERAH YANG TIDAK MEMPEROLEH PERSETUJUAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
(2015-02-27)Adakalanya suatu ancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sudah dibahas bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tidak disahkan oleh Kepala Daerah. Salah satu contoh Raperda yang berasal dari inisiatif DPRD Kabupaten Jember ... -
KAJIAN YURIDIS PENGESAHAN PERATURAN DAERAH YANG TIDAK MEMPEROLEH PERSETUJUAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
(2015-02-27)Adakalanya suatu ancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sudah dibahas bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tidak disahkan oleh Kepala Daerah. Salah satu contoh Raperda yang berasal dari inisiatif DPRD Kabupaten Jember ... -
KAJIAN YURIDIS PENGESAHAN PERATURAN DAERAH YANG TIDAK MEMPEROLEH PERSETUJUAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
(2015-04-06)Adakalanya suatu ancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sudah dibahas bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tidak disahkan oleh Kepala Daerah. Salah satu contoh Raperda yang berasal dari inisiatif DPRD Kabupaten Jember ...