ANALISIS YURIDIS KONSOLIDASI TANAH SEBAGAI SARANA YURIDIS PENATAAN TANAH (Studi Kasus Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember)

Abstract

Seperti yang telah diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mewajibkan untuk menggunakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar

kemakmuran rakyat. Dalam perkembanganya ketersediaan tanah tidak tak terbatas, pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk dalam perjalanannya telah menimbulkan berbagai persoalan, salah satunya adalah persoalan pertanahan, ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dan kebutuhan tanah untuk memenuhi kebutuhan perumahan, pertanian dan kegiatan usaha serta penyediaan infrastruktur lingkungannya sehingga mengakibatkan munculnya permukiman-permukiman kumuh terutama di pinggiran perkotaan yang sangat minim dengan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, hal seperti ini dapat dihindari, apabila dari awal perencanaan dan penataan kota berpihak pada kepentingan masa datang dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungannya yaitu melalui program pelaksanaan konsolidasi tanah yang meliputi aspek penataan fisik atas penggunaan dan pemanfaatan tanah dan penataan terhadap penguasaan dan pemilikan tanah, di harapkan, melalui penataan fisik nilai tanah akan semakin meningkat untuk kepentingan masyarakat pemilik tanah, sedang melalui penataan penguasaan dan pemilikan tanah kepastian hukum atas tanah yang di miliki masyarakat dapat tercapai. Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember adalah desa yang sebagian besar masyarakatnya bermukim di daerah pesisir pantai Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Apabila diamati, disitu banyak sekali pemukiman-pemukiman penduduk yang tidak ditata dengan baik, kondisi petak tanah yang tidak teratur, yang sudah tentu berujung pada penggunaan dan pemanfaatan tanah yang kurang optimal sehingga mengakibatkan banyaknya pemukiman-pemukiman yang kumuh serta padat. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka dikhawatirkan kondisi ini dapat mengakibatkan terciptanya lingkungan yang tidak sehat bagi masyarakat Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember yang pada akhirnya mengakibatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang terjamin. Skripsi ini mengambil judul: “ANALISIS YURIDIS KONSOLIDASI TANAH SEBAGAI SARANA YURIDIS PENATAAN TANAH”, (Studi Kasus Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember). Permasalahan yang akan di bahas di dalam skripsi ini adalah bagaimanakah regulasi pelaksanaan konsolidasi tanah dan model konsolidasi tanah yang bagaimanakah yang di pergunakan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan berpikir dalam jalur paham positivism dengan pendekatan masalah undang-undang (statute approach), pendekatan asas-asas hukum (legal principle approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sedangkan sumber bahan hukum pada penulisan skripsi ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan yang kemudian hasil dari analisis bahan tersebut akan di bahas dalam pembahasan melalui beberapa tahapan, guna menjawab permasalahan yang di ajukan sehingga sampai pada kesimpulan. Pertama, bahwa regulasi pelaksanaan konsolidasi tanah pada awalnya mengacu pada Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Menurut Pasal 14 ayat (1) huruf c, untuk mewujudkan ketentuan pada Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) huruf c di atas, maka dalam hal ini pemerintah melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, oleh karena itu dasar hukum yang digunakan dalam setiap pelaksanaan konsolidasi tanah adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah. Untuk pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor: SK.119.35 Tahun 2008 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Konsolidasi Tanah Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor: SK. 412.35. Tahun 2008 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Obyek Konsolidasi Tanah Perkotaan, dan kemudian surat keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/179/012 Tahun 2008 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten Jember Tahun 2008.

Kedua, bahwa model konsolidasi tanah yang dipergunakan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember adalah model Konsolidasi Tanah Modern, yaitu suatu model atau pola yang lebih mementingkan kepada pemilik tanah, Sehingga pemilik tanah tidak perlu berpindah (membangun tanpa menggusur). Tegasnya adalah model Konsolidasi Tanah Perkotaan (urband land consolidation). Saran yang penulis kemukakan adalah pertama, bahwa hendaknya di dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 hendaknya di berikan penambahan pasal yang memberkan pengaturan tentang yang mewajibkan Badan Pertanahan Nasional untuk membantu menyalurkan tanah Negara yang masih belum termanfaatkan secara optimal kepada masyarakat melalui program pelaksanaan konsolidasi tanah, sehingga program pelaksanaan konsolidasi tanah yang tanahnya berasal dari Negara bebas seperti yang dilaksanakan di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dapat dilaksanakan pula di daerahdaerah lain yang di wilayahnya terdapat tanah Negara bebas yang belum

termanfaatkan secara optimal.

Kedua, bahwa memang benar model konsolidasi tanah yang dipergunakan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember adalah Model Konsolidasi Tanah Modern atau lebih tegasnya model konsolidasi tanah perkotaan, Menurut hemat penulis, model konsolidasi tanah perkotaan yang dalam hal ini yang digunakan pada pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember yang pada prinsipnya masih merupakan model yang menekankan pada prinsip membangun tanpa menggusur sudah tepat, akan tetapi akan lebih tepat apabila didalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember hendaknya menggunakan istilah konsolidasi tanah pinggiran kota (urband fringe land consolidation) yang masih termasuk model konsolidasi tanah modern, mengingat bahwa secara keseluruhan Desa Puger Kulon terletak di wilayah pinggiran dari Kabupaten Jember.