ASPEK HUKUM SUBROGASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN JIKA TERJADI KREDIT MACET

Abstract

Sektor perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Peran perbankan sangat berpengaruh terhadap maju atau mundurnya pembangunan suatu bangsa. Jika suatu sistem perbankan runtuh, disebabkan karena sistem perbankan yang tidak sehat, maka lembaga tersebut dapat kehilangan kepercayaan masyarakat sehingga akan berdampak terhadap sistem perekonomian secara menyeluruh. Pemberian kredit bank mengandung resiko, maka bank menggunakan pengikatan jaminan, salah satunya dengan Hak Tanggungan. Dengan jaminan hak tanggungan maka bank tidak merasa takut untuk mencairkan kreditnya. Namun dalam kegiatan perbankan dijumpai adanya pengalihan piutang terhadap pihak ketiga. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul ASPEK HUKUM SUBROGASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN JIKA TERJADI KREDIT MACET. Dalam skipsi ini penulis mengengkat beberapa, permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana bentuk perjanjian kredit bank dengan jamina hak tanggungan, Bagaimana kedudukan hukum kreditur baru dalam perjanjian kredit bank, Bagaimana cara penyelesaian apabila terjadi kredit macet dengan adanya subrogasi dalam perjanjian kredit bank. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis terhadap ketiga permasalahan dalam skripsi ini. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (legal research), pendekatan masalah adalah Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan Bahwa dalam perjanjian kredit perbankan dengan jaminan berupa hak tanggungan dibuat secara tertulis, dapat dengan akta otentik dan atau di bawah tangan dalam bentuk standard contract, serta pengikatan suatu jaminan hak tanggungan dilakukan dengan membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk memenuhi asas spesialitas. Apabila terjadi kredit macet kreditur mempunyai hak eksekutorial terhadap benda jaminan. Suatu perjanjian pengalihan kredit yang dijamin dengan hak tanggungan dari kreditur lama kepada kreditur baru dilakukan di depan notaris sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak, Secara hukum hak dan kewajiban kreditur baru sama dengan kreditur lama. Apabila dalam pelaksanaanya terjadi kredit macet kreditur dapat menjual secara di bawah tangan atau melakukan titel eksekutorial benda jaminan tersebut. Kreditur juga dapat mengajukan permohonan lelang benda jaminan kepada kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Penyelesaian kredit macet melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menghasilkan akta otentik yang disebut risalah lelang sebagai bukti perolehan hak dan sebagai dasar untuk membalik nama obyek lelang menjadi atas nama pemenang lelang. http://digilib.unej.ac.id http://digilib.unej.ac.id http://digilib.unej.ac.id http://digilib.unej.ac.id Hendaknya pihak kreditur lebih berhati-hati dalam memberikan suatu kredit kepada debitur. Serta perlu diperhatikan setiap perjanjian pengikatan atau pengalihan utang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.