KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN TANPA DIHADIRI SALAH SATU PIHAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Abstract

Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan, adanya pria dengan wanita ini

memang menjadi kehendak Allah SWT, yang telah menciptakan manusia dengan perasaan saling membutuhkan antara salah satu dengan yang lain. Perasaan saling

membutuhkan tersebut merupakan salah satu tanda kekuasaanNya di dalam

pengaturan alam semesta ini. Diciptakan manusia secara berpasang-pasangan ini,

supaya mereka cenderung merasa tentram dan nyaman serta saling mengasihi dan

menyayangi agar terciptanya suatu kebahagiaan, karena jika ada surga dunia,

maka surga itu adalah pernikahan yang bahagia.

Nikah adalah salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri

dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang

dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah

itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama diatas bumi dan merupakan fitrah

manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hambanya. Suatu perkawinan

dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah

ditentukan menurut Agama Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

suatu perkawinan harus memenuhi hukum Agama dan kepercayaan masing-

masing serta juga harus didaftarkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan.

Rumusan masalah yang terdiri dari dua permasalahan yang penulis angkat

yaitu bagaimana status hukum perkawinan yang akad nikahnya tidak dihadiri

salah satu pihak dan bagaimana akibat hukum ketidakhadiran salah satu pihak

baik menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan.

Tujuan khusus penyusunan skripsi ini adalah Untuk mengetahui status hukum

perkawinan yang akad nikahnya tidak di hadiri salah satu pihak menurut Hukum

Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta

Untuk mengetahui akibat hukum ketidakhadiran salah satu pihak menurut Hukum

Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Tipe penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat

yuridis normatif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan

dalam penulisan ini dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam

hukum positif, dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan Pendekatan Perbandingan (comparative approach), analisa bahan

hukumnya dengan menggunakan metode deduktif.

Pada Penulisan skripsi ini penulis mencoba untuk membahas tentang Perkawinan

Tanpa Dihadiri Salah Satu Pihak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Ketidakhadiran salah satu pihak calon mempelai

tetap dilakukan Ijab Qabul melalui seseorang wakil dengan pengangkatan yang

dilakukan melalui surat kuasa baik secara otentik maupun di bawah tangan dengan

persetujuan Pejabat yang berwenang, menurut Fiqih Islam perkawinan melalui

wakil adalah sah selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Bahwa

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan yang

dilakukan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing dan tiap

perkawinan haruslah dicatatkan menurut peraturan yang berlaku, Dalam

perkawinan dapat dikatakan dengan sah apabila suatu perkawinan telah memenuhi

rukun dan syarat baik menurut Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka memiliki akibat hukum yang dapat

dirumuskan sebagai berikut :

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual.

2. Mas Kawin yang diberikan menjadi milik sang isteri.

3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami isteri

4. Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah.

5. Timbul Kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak dan

isterinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama.

6. Berhak saling waris mewarisi antara suami isteri dan anak dengan

orang tua.

7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.

8. Bapak berhak menjadi wali Nikah bagi anak Perempuannya.

9. Bila diantara suami atau isteri meninggal salah satunya, maka yang

lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak dan hartanya.

Hendaklah kita sebagai masyarakat dapat mengerti dan memahami tentang

kriteria suatu perkawinan yang dapat dinyatakan sah baik menurut Hukum Islam

dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dapat mengerti dan memahami

bahwa perkembangan zaman yang semakin maju, akan menimbulkan suatu dampak dalam perkembangan hukum, sehingga munculnya permasalahan

perkawinan melalui wakil akibat dari pesatnya perkembangan zaman dan tuntutan

kebutuhan hidup. Hendaklah para penegak hukum dapat berlaku adil didalam

melaksanakan Penegakan hukum terkait dengan perkawinan melalui wakil.