POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA

Abstract

Kemajuan ilmu teknologi kedokteran khususnya di bidang transplantasi telah mendorong peningkatan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Aturan hukum mengenai transplantasi di Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UUK) yang menyatakan bahwa transplantasi hanya boleh dilakukan dengan tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial. Pelanggaran atas ketentuan ini, berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UUK dihukum pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp 300 juta. Namun, ketentuan tersebut tidak efektif dalam rangka menanggulangi tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Kondisi ini tercermin dengan belum adanya pengenaan sanksi hukum yang tegas bagi pelaku. Selain itu, ketentuan yang ada masih banyak mengandung pro dan kontra berkaitan masalah etis tidaknya hal tersebut dilakukan. Ketentuan pidana Pasal 80 ayat (3) juga menjadi suatu dilema dengan diratifikasinya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa tiap individu berhak menentukan nasibnya sendiri. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami apakah terdapat pertentangan antara ketentuan Pasal 80 ayat (3) UUK dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik serta mengetahui apakah ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengenai hak individu untuk menentukan nasibnya sendiri dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (case approach), dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder serta analisis bahan hukum. Kesimpulannya, bahwa antara ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan tidak bertentang dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2005. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) xii

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 mengenai hak seseorang untuk menentukan nasibnya sendiri merupakan perwujudan hak pasien dalam hal informed consent yang lahir dari hubungan antara dokter dengan pasien dalam transaksi terapeutik. Dalam hubungannya tentang aspek hukum informed consent, terdapat adanya suatu perjanjian yang berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal. Dari sini dapat disimpulkan bahwa persetujuan hanya diperbolehkan berdasarkan hal-hal yang sifatnya legal. Adapun ratio legis dari ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan ialah guna melindungi manusia hak asasi manusia dari pengambilan organ secara melawan hukum. Sehingga di sini dapat dikatakan bahwa hak individu dalam menentukan nasibnya sendiri, tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Namun, dalam kasus-kasus tertentu terdapat alasan penghapus pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. alasan penghapus pidana dalam hal ini berkaitan dengan penelitian ilmiah yang dilakukan seorang dokter guna peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta peningkatan kesehatan masyarakat. Tujuan yang patut (meningkatkan kesehatan masyarakat serta peningkatan mutu kesehatan) menjadi penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan