ASPEK YURIDIS BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN SUKARELA DI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS JEMBER

Abstract

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi, pada 9 Februari 2009 yang diberlakukan surut sejak 1 Januari 2009 yang merupakan aturan pelaksana dari Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka setiap simpanan sukarela anggota koperasi yang bunga simpanannya yang berdasarkan peraturan tersebut dapat dikenakan pajak penghasilan, maka simpanan sukarela tersebut dapat dikenakan pajak penghasilan. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi anggota koperasi tersebut untuk membayar pajak penghasilannya pada Negara yang dalam hal ini diwakili oleh koperasi dan disalurkan kepada Negara melalui Dirjen pajak setempat. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Jember yang merupakan salah satu koperasi yang berdiri di Indonesia sudah seharusnya melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan pemerintah tersebut. Permasalahan yang hendak dibahas adalah mengenai mekanisme pengenaan pajak penghasilan atas bunga simpanan sukarela di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Jember, Akibat hukum terhadap Penyimpan dana simpanan secara sukarela di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Jember yang tidak mau membayar pajak penghasilan dari bunga simpanan sukarela dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Jember kepada penyimpan dana secara sukarela agar mau membayar Pajak penghasilan atas Bunga simpanan Sukarela setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran dan nantinya dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

xiii Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan normatif (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan penggunaan bahan hukum yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perkoperasian dan Pajak Penghasilan, ditunjang dengan bahan hukum sekunder yang bersifat mendukung dari bahan hukum primer dan dianalisis secara ilmiah. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Bahwa Bunga Simpanan Sukarela anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Jember lebih dari Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulannya dikenakan pajak penghasilan. Akibat hukum bagi anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Jember yang tidak mau membayar pajak penghasilan sukarela adalah anggota koperasi tersebut tidak diperkenankan untuk menyimpan uangnya secara sukarela di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Jember. Kemudian Langkah-langkah yang ditempuh oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Jember agar setiap anggotanya yang menyimpan dana secara sukarela mau membayar pajak penghasilan adalah dengan cara sosialisasi dan membuat kesepakatan terlebih dahulu tentang kesediaan untuk membayar pajak penghasilan atas bunga simpanan sukarela kepada calon penyimpan dana secara sukarela tersebut. Saran dalam skripsi ini adalah diharapkan untuk lebih efektifnya pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 sebaiknya harus ada suatu sanksi tegas kepada koperasi oleh Negara agar pihak koperasi yang tidak mau menarik pajak penghasilan atas bunga simpanan sukarelanya. Selain itu, saran selanjutnya perlunya suatu sosialisai yang intensif dari pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Jember kepada tiap anggotanya tentang Peraturan Pemerintah tersebut agar terciptanya suatu kesadaran hukum anggota koperasi untuk membayar pajak penghasilannya. Serta saran yang terakhir dalam skripsi ini supaya klausula mengenai kesediaan untuk membayar pajak penghasilan supaya dimasukkan dalam sertifikat simpanan sukarela untuk memberikan kekuatan hukum yang jelas bagi berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009.