LELANG OBJEK JAMINAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1748.K/Pdt/1999)

Abstract

Kredit macet dalam dunia perbankan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kestabilan moneter dalam negeri, terutama pada dunia perbankan yang memegang peranan sebagai pemberi kredit. Pada bank-bank milik Pemerintah, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 diberi wewenang untuk menylesaiakan kredit macet, melaksanakan sita eksekusi dan melakukan penjualan umum (lelang) atas barang jaminan debitur, sehingga diharapkan Piutang Negara segera dapat terlunasi. Kewenangan PUPN dalam melelang objek jaminan milik debitur ini yang menjadi sengketa dalam Perkara No. 1748.K/Pdt/1999 mengenai Lelang Obyek Jaminan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Terdiri dari tiga rumusan masalah yaitu kewenangan PUPN dalam melelang objek jaminan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan pertimbangan Hakim judex factie terhadap kewenangan PUPN melelang objek jaminan dalam kasus antara debitur Yuseran Basran melawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Kuala Kapuas dan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam wilayah hukum Kuala Kapuas-Palangkaraya, serta pertimbangan hukum MARI dalam Perkara No. 1748.K/Pdt/1999. Tujuan dari penulisan adalah mengkaji kewenangan PUPN dalam melelang objek jaminan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan mengkaji pertimbangan Hakim judex factie terhadap kewenangan PUPN melelang objek jaminan dalam kasus antara debitur Yuseran Basran melawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Kuala Kapuas dan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam wilayah hukum Kuala Kapuas-Palangkaraya, dan mengkaji pertimbangan hukum MARI dalam Perkara No. 1748.K/Pdt/1999. Penulisan skripsi ini mempergunakan metode penulisan yuridis normatif dan pendekatan masalah dengan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dengan sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian melakukan pengumpulan bahan hukum dengan studi literatur dengan mempelajari, menelusuri, mengkaji dan xi menganalisis sesuai dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dianlisis dengan menggunakan analisis yang bersifat preskriptif. Sebagai hasil penulisan ini adalah kewenangan PUPN dalam melelang objek jaminan Hak Tanggungan mendasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 49/PRp/1960 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996; Pertimbangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas akan menimbulkan konflik norma karena mendasarkan pada Pasal 224 HIR sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum pada kewenangan PUPN; penggunaan penafsiran gramatikal dalam pertinbangan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 1748.k/Pdt/1999 karena sesuai dengan peraturan yang menyangkut kewenangan PUPN dalam melelang objek jaminan Hak tanggungan. Sebagai saran kepada Pengadilan, hendaknya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kewenangan PUPN dalam melelang objek jaminan milik debitur berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang PUPN, dan tidak berdasarkan pada Pasal 224 HIR. kepada PUPN sebagai lembaga negara yang mengurus Piutang Negara harus benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik dan tetap berpedoman pada Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 tentang PUPN sehingga Piutang Negara dapat segera terlunasi.