ANALISIS YURIDIS PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan Nomor 356K/PID/2005)

Abstract

Pada prakteknya, penerapan pidana uang pengganti tidak terdapat keseragaman, semua diserahkan sepenuhnya pada penafsiran hakim. Pidana pembayaran uang pengganti meskipun dalam perkara tindak pidana korupsi jenisnya sebagai pidana tambahan, tetapi memiliki peran yang sentral dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas penulis mencoba membahas dan menganalisa Putusan Nomor:356 K/PID/2005 dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 356 K/Pid/2005)” dengan rumusan masalah apakah terhadap perkara tindak pidana korupsi wajib dijatuhkan pidana pembayaran uang pengganti dan apakah penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti dalam Putusan Nomor 356K/PID/2005 telah sesuai dengan ketentuan pidana pembayaran uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang hendak dibahas. Metode penelitian meliputi pendekatan masalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pendekatan konseptual (Conceptual Approach), bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder serta analisis bahan hukum. Pembahasan, menguraikan bahasan dari permasalahan yakni tentang kedudukan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dan analisis penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti dalam Putusan Nomor 356K/PID/2005 terhadap ketentuan pidana pembayaran uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kesimpulannya, terhadap perkara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara berdasarkan Pasal 2, 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah wajib dijatuhkan pidana pembayaran uang pengganti meskipun kedudukannya sebagai

xi pidana tambahan tetapi memiliki peran sentral dalam pengembalian kerugian keuangan negara. Mengingat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan kebijakan bahwa spirit pemberantasan korupsi sebenarnya bukan hanya untuk menghukum pelaku korupsi akan tetapi juga harus ditindak lanjuti dengan upaya pengembalian kerugian negara secara maksimal.. Sedangkan Penjatuhan Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Putusan Nomor 356K/PID/2005 pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam UndangUndang

Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penjatuhan Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Putusan Nomor 356K/PID/2005 telah menerapkan sistem pidana pembayaran uang pengganti secara berjenjang atau berlapis yakni secara sukarela (Pasal 18 ayat (1) huruf b), pelelangan (Pasal 18 ayat (2)), dan subsidair pidana penjara (Pasal 18 ayat (3)) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.

Saran penulis, untuk menghindarkan terjadinya penafsiran hukum yang beragam maka seharusnya dibuat suatu pedoman khusus yang lebih lanjut mengenai hal-hal pidana uang pengganti yang tidak diatur dalam undang-undang korupsi. Diharapkan nantinya akan memberikan keseragaman dalam penerapan hukumnya untuk dapat mewujudkan pegembalian kerugian keuangan negara secara maksimal dan dalam waktu yang tidak terlalu lama.