Perlindungan Hukum Bagi Nasabah BNI yang Mengalami Card Trapping (Studi Putusan Nomor Perkara: 149/Pdt.G/2021/PN Dps)

Abstract

Keberadaan lembaga jasa keuangan dewasa ini sangat berpengaruh bagi masyarakat, karena menyajikan berbagai layanan yang mempermudah kehidupan sehari-hari dan mempermudah kegiatan ekonomi. Salah satu lembaga jasa keuangan tersebut yaitu lembaga perbankan. Lembaga perbankan merupakan lembaga yang bergerak pada sektor keuangan yang menyediakan berbagai layanan keuangan, termasuk penyimpanan dana, layanan pembayaran, dan pemberian kredit. Salah satu layanan yang eksis adalah layanan ATM (Automated Teller Machine) atau biasa disebut dengan Anjungan Tunai Mandiri. Penggunaan ATM membawa dampak positif yaitu efisiensi dalam bertransaksi. Namun juga memiliki dampak negatif yaitu berbagai permasalahan dan resiko, salah satunya yaitu terjadinya tindakan card trapping. Card trapping merupakan jenis tindakan penipuan yang menggunakan perangkat atau teknik untuk menahan kartu ATM pada mesin ATM. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan mencuri data informasi nasabah atau melakukan transaksi yang tidak sah. Lembaga perbankan tidak memiliki tanggung jawab akibat dari adanya tindakan card trapping yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah, seperti halnya yang terjadi pada Putusan Nomor Perkara 149/Pdt.G/2021/PN Dps. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu, pertama mengenai ratio decidendi dalam Putusan Nomor Perkara 149/Pdt.G/2021/PN Dps, kedua mengenai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah BNI yang mengalami card trapping, dan ketiga mengenai implikasi hukum Putusan Nomor Perkara 149/Pdt.G/2021/PN Dps bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapaun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Dengan metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang berasal dari undang-undang, buku, dokumen dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis yaitu pengembangan kajian ilmu hukum pada hukum perdata terkait perlindungan nasabah, serta menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai card trapping. Selain itu juga memberikan manfaat praktis dalam memberikan informasi dan pemahaman baru kepada masyarakat luas termasuk mahasiswa dan praktisi, serta dapat menjadi acuan atau referensi bagi penulis maupun pihak lain dalam bidang penelitian dengan konteks permasalahan yang berkaitan. Penelitian ini dilakukan guna memahami ratio decidendi dalam Putusan Nomor Perkara 149/Pdt.G/2021/PN Dps, mengetahui bentuk bentuk perlindungan hukum bagi nasabah akibat terjadinya tindakan card trapping. Dari hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa terdapat 2 (dua) macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dam perlindungan hukum represif. Mengenai perlidnungan hukum bagi nasabah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta peraturan terkait lainnya. Serta, adanya Putusan Nomor Perkara 149/Pdt.G/2021/PN Dps menghasilkan implikasi hukum bagi para pihak yang berperkara.