Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sidomeker Kecamatan Semboro Kabupaten Jember

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sidomekar Kecamatan Semboro Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, dan menggunakan teknik analisis data menurut Miles, Hubermen dan Saldana (2014) yaitu kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. BPD berkedudukan sebagai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terpisah dengan kepala desa dan perangkat desa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurang aktifnya BPD dalam melaksanakan fungsinya, pelaksanaan fungsi tersebut masih belum dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa fungsi tersebut yaitu membahas dan menyepakati peraturan desa bersama dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Hasil penelitian menunjukkan fungsi membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa dilakukan dengan penyusunan, pembahasan, penetapan, dan penyebarluasan. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dilakukan dengan mencatat aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tulisan untuk ditentukan skala prioritas pada pelaksanaan musyawarah desa, fungsi pengawasan dilakukan dengan monitoring dan evaluasi, monitoring dilakukan dengan cara memantau secara langsung pelaksanaan pembangunan disesuaikan dengan APBDES dan evaluasi dilakukan dengan cara melaksanakan laporan pertanggungjawaban.