Program Pembangunan Pertanian: Revolusi Hijau di Wilayah Eks Kawedanan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 1969-1998

Abstract

Krisis pangan yang terjadi pada tahun 1965, telah melanda sebagian besar negara berkembang tidak terkecuali Indonesia. Gerakan Tritura merupakan bentuk tuntutan masyarakat serta kaum intelektual untuk mengembalikan hak dan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya perstiwa tersebut, mendorong lengsernya pemerintahan Orde Lama digantikan oleh pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Berdasarkan TAP MPRS No.23 Tahun 1966, pemerintah telah memperbaharui landasan ekonomi keuangan dan pembangunan yang kemudian melahirkan beberapa rencana pembangunan 25-30 tahun yang terbagi dalam rencana pembangunan lima tahun (Repelita) dengan pembangunan pertaninan. Berdasarkan pertimbangan di atas, penulisan skripsi ini bermaksud untuk mengkaji perkembangan ekonomi melalui penerapan kebijakan Revolusi Hijau di wilayah Eks Kawedanan Kepanjen. Program tersebut diluncurkan pertama kali tahun 1964/1965 dengan nama Demonstrasi Massal (Demas) kemudian tahun 1965 berubah nama menjadi Bimbingan Massal (Bimas). Program Bimas dilakukan di pedesaan-pedesaan dengan tujuan membantu menyejahterakan kehidupan petani serta tercapainya swasembada beras. Selama pemerintahan Orde Baru muncul beberapa program yang mendukung pembangunan pertanian seperti Inmas, Insus dan Supra Insus. Dengan adanya program tersebut menjadi awal modernisasi pertanian mulai dari bibit unggul, pupuk, pestisida, peralatan pertanian yang modern hingga perbaikan saluran irigasi hingga pelaksanaan penanganan pasca panen oleh petani. Tujuan dalam penelitian ini yaitu: (1) untuk menganalisis latar belakang penerapan kebijakan Revolusi Hijau di Indonesia pada masa Orde Baru; (2) untuk menguraikan secara kritis mengenai proses pembangunan pertanian melalui u-buku, jurnal ilmiah dan online. Hasil penelitian ini sebagai berikut: Kebijakan Revolusi Hijau diawali dengan penerapan Bimas berdasarkan Keputusan Presiden No.95 Tahun 1969. Wilayah Eks Kawedanan Kepanjen secara merata menerima Program Bimas Gotong Royong secara bertahap tahun 1970an. Panca Usaha Tani (Garabah), merupakan metode yang diperkenalkan pada pelaksanaan Program Bimas dan Inmas. Panca Usaha Tani terdiri dari pengolahan lahan, penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk yang sesuai takaran, penggunaan pestisida dan perbaikan irigasi. Beberapa lembaga yang membantu menyukseskan program intensifikasi pertanian adalah Bimbingan Massal yang terbagi dalam beberapa tingkatan yaitu Badan Pembina, Pengawas dan Pelaksana Bimas, Koperasi Unit Desa (KUD), penyuluhan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan salah satu metode yaitu Demonstrasi plot (Demplot). Kesimpulan, transisi pertanian dari pertanian tradisional ke modern terjadi di wilayah Eks Kawedanan Kepanjen melalui penerapan kebijakan Revolusi Hijau. Dalam proses produksi, ketergantungan petani dengan alam mulai berkurang berganti adanya pembaharuan teknologi dengan menerapkan Panca Usaha Tani. Estimasi produksi menjadi lebih cepat dari sebelumnya sehingga petani dapat melakukan panen dua kali setahun atau lima kali dalam dua tahun. Peningkatan produksi padi di wilayah Eks Kawedanan Kepanjen melalui Program Insus telah mendorong tercapainya swasembada beras tahun 1984.Tidak hanya rekayasa teknologi tetapi rekayasa sosial dan ekonomi diterapkan di wilayah tersebut melalui Program Supra Insus. Akhir tahun 1998, lengsernya rezim Orde Baru, kebijakan bergeser menjadi Gema Palagung “Gerakan Mandiri Padi, Kedelai dan Jagung” sebagai upaya penyelamatan dari krisis pangan dengan meningkatkan produksi komoditas padi, kedelai dan jagung.