Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberlakuan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen (Studi Putusan No. 255/pdt.g/2019/PN. Smn)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai putusan pengadilan yang menentukan kekuatan hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas satuan rumah susun yang memuat klausula eksonerasi berdasarkan studi putusan-putusan pengadilan. Klausula Eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula baku menjadi tidak patut ketika kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang karena pada dasarnya, suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas konsensualisme, disepakati oleh kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang. Mengingat adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun) yang memberikan rumusannya bersifat fakultatif sehingga developer dapat membuat PPJB di bawah tangan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi keabsahan perjanjian yang bermuatan klausula eksonerasi serta pertimbangan majelis hakim dalam menentukan suatu perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan keadaan konsumen pembeli satuan rumah susun dengan PPJB yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keabsahan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi menjadi batal demi hukum dan dilarang oleh hukum. Segala bentuk tanggungjawab pelaku usaha yang telah diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga termasuk didalamnya pertanggungjawaban terhadap perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi.