Eksistensi Sanksi Adat Bali Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Pencurian Pratima

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai eksistensi sanksi adat dalam pemeriksaan perkara pidana pencurian pratima berdasarkan pidana nasional. Adapun tujuan penelitian ini untuk menilai kesesuaian penjatuhan hukuman oleh hakim dalam mempertimbangkan sanksi pada perkara pidana pencurian pratima pada Putusan No. 86/Pid.B/2017/PN.Srp dan untuk mengetahui eksistensi dan keberadaan sanksi adat dalam penyelesaian perkara pidana pencurian pratima. Penulisan menggunakan tipe yuridis normatif yang lumrahnya bersifat kualitatif dilakukan dengan melakukan tafsiran terhadap bahan hukum yang diperoleh, guna menemukan argumentasi dan jawaban atas permasalahan yang dikaji. Setelah mengkaji mengenai eksistensi sanksi adat pada perkara pidana pencurian pratima, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya hakim dalam memutus suatu perkara yang bersinggungan dengan adat masih berpatokan pada KUHP sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan hukuman. Rekomendasi penelitian ini adalah hakim sebagai aparat penegak hukum dapat lebih memperhatikan sanksi adat sebagai hukuman tambahan, karena selain merugikan masyarakat juga membuat keseimbangan kosmos dalam masyarakat terguncang. Penjatuhan sanksi adat sebagai kewajiban adat dalam pidana tambahan atau pidana pokok serta penjatuhan sanksi pidana sebagai pidana pokok akan dapat memenuhi “reaksi sosial” dan memenuhi rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat adat.