Praktik Politik Uang pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 sebagai Refleksi bagi Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024

Abstract

Tulisan ini ditujukan untuk mengetahui dan memahami apa yang menyebabkan terjadinya praktik politik uang pada Pemilu legislatif 2019. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang ditimbulkan dari praktik politik uang dalam Pemilu legislatif 2019, menggunakan metode Penelitian hukum normatif dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi pedoman perilaku setiap orang. Dalam UU Pemilu Pasal 1 ayat (1), Pemilu merupakan implementasi kedaulatan rakyat berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pemilihan secara langsung cenderung membuat beberapa pegiat politik pada kontestasi Pemilu melakukan berbagai cara untuk dapat menarik simpati masyarakat agar memilihnya. Persaingan dalam Pemilu memicu terjadinya penyimpanganpenyimpangan hukum dalam proses politik, salah satu bentuknya adalah dengan munculnya praktik politik uang. Praktik politik uang terjadi karena faktor ekonomi serta rendahnya pendidikan masyarakat, kurangnya pengawasan yang dilakukan dan minimnya kesadaran dari masyarakat yang tidak mengetahui praktik politik uang dalam Pemilu. Ketidaktahuan masyarakat akan hal itu, membuat praktik politik uang terus berulang, bahkan menjadi tradisi. Dampak dari praktik politik uang akan merugikan semua orang, karena politik uang merusak tatanan demokrasi dalam suatu negara, dan dapat merusak mental generasi bangsa yang akan membawa dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Indonesia pada masa yang akan datang. Politik uang menciptakan Pemilu legislatif pada persimpangan representasi kepentingan, antara kepentingan wakil rakyat dalam mengemban amanah dan aspirasi rakyat dengan kepentingan pribadi. Peserta calon legislatif beresiko dikeluarkan kepesertaannya dalam Pemilu apabila terbukti melakukan pelanggaran politik uang.