Kepemimpinan Hoegeng Iman Santoso Sebagai Kapolri Pada Tahun 1968-1971

Abstract

Polri dibawah kendali ABRI terlibat dalam berbagai operasi keamanan yang bekerja sama dengan kekuatan tentara dari angkatan darat, laut, dan udara. Penempatan Polri dibawah kekuasaan ABRI dirasa kurang tepat, sehingga Hoegeng menyadari hal ini pada saat menjabat Kapolri ke lima (Pamungkas, 2001:55). Selain sebagai Penegak Hukum, Polisi juga berperan untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Masa pemerintahan Orde Baru dibawah komando ABRI, Pembangunan pada masa Orde Baru pembangunan ekonomi sangat pesat hal ini menjadi celah bagi oknum pemerintahan untuk melakukan kejahatan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hoegeng mulai menugaskan dan menjalankan fungsi polisi dengan mulai melacak dan menindak pihak pemerintah yang melakukan tindak pidana seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan pemerintah dan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Faktor apakah yang menyebabkan Hoegeng Iman Santoso ditunjuk menjadi Kapolri pada tahun 1968 ? (2) Bagaimana pola kepemimpinan Hoegeng sebagai Kapolri pada tahun 1968- 1971?. Tujuan dari penelitian ini (1) Untuk menganalisis faktor yang menyebabkan Hoegeng diangkat menjadi Kapolri pada tahun 1968. (2) Untuk menganalisis kepemimpinan dan manjerial Hoegeng sebagai Kapolri padatahun 1968-1971. Manfaat penelitian ini bagi ilmu pengetahuan, untuk menambah wawasan dan pengetahuan sejarah Indonesia, khususnya untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas XI KD 3.6. Bagi mahasiswa pendidikan sejarah, sebagai sumber referensi untuk meningkatkan pengetahuam mengenai kepemimpinan Hoegeng sebagai kapolri pada tahun 1968-1971 Metode penelitian yaitu: (1) pemilihan topik (2) heuristik (3) kritik (4) intepretasi (5) historiografi. vii Hasil dari penelitian: (1) Beberapa faktor yang menyebabkan Hoegeng Imam Santoso ditunjuk menjadi Kapolri antara lain: prestasi kinerja Hoegeng sebelum menjadi Kapolri dan Intergritasnya dan kedekatan Hoegeng dengan Presiden yang menjabat. Karir pendidikan kepolisian Hoegeng dimulai dengan mengikuti akademi kepolisian di Sukabumi. Hoegeng dialihtugaskan sebagai seksi II Kepolisian Semarang dengan pangkat Kei Bu Ho II setara Ajun Inspektur Polisi Kelas II (Aipda). Pada masa revolusi kemerdekaan Hoegeng masuk angkatan Laut di di Yogyakarta pada tahun 1945. Hoegeng membentuk Dinas Kepolisian Militer Angkatan Laut yang bernama Satuan Penyelidik Militer Laut Khusus (PMLC). Keberhasilan Hoegeng dalam membangun Angkatan Laut, membuat Kepala Kopolisian RI R.M. Soekanto menawari Hoegeng kembali ke lembaga kepolisian. Hoegeng kemudian dimutasi ke Medan Sumatera Utara pada tahun 1956 untuk menangani kasus kriminal. Jabatan Kepala Reskrim Sumut sangat menantang sebab Medan terkenal dengan penyelundupan, perjudian dan perampokan. Hoegeng dipercaya menjabat Kepala Jawatan Imigrasi pada 19 Januari 1961. Hoegeng ditugasi menangani kasus korupsi yang terjadi di institusi tersebut. Perkenalan antara Bung Karno dan Hoegeng sudah terjalin jauh sebelum menjadi pejabat. Pasca-kemerdekaan, saat masih menjadi tantama, Hoegeng merupakan salah satu polisi yang bertugas mengawal sang ”Singa Podium” ketika berpidato di Gedung Agung atau Istana Yogyakarta, 17 Agustus 1947. (2) Pola Kepemimpinan dan Manajerial Hoegeng saat menjadi Kapolri. Hoegeng saat menjadi Kapolri menerapkan berbagai kebijakan. Kebijakan dikategorikan dalam dua hal: a) Pembenahan Infrastruktur dan Organisasi Polri. Pembenahan institusi dilakukan sebagai respon adaptasi terhadap berbagai dialektika yang terjadi. Pembenahan berkaitan dengan infrastuktrur kepolisian, pembenahan organisasi dan Pembinaan anggota kepolisian. Kondisi infrastruktur pada masa kepemimpinan Hoegeng kurang mempuni untuk menunjang kegiatan operasional secara optimal. Kondisi ini menyebabkan pembengkakan biaya dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Pada pembenahan organisasi kepolisian paling mencolok yakni kembali bergabungan Kepolisian RI dengan Interpol. Kebijakan ini mendorong keterlibatan kepolisian untuk menangani kejahatan dengan wilayah viii yuridiksi lebih luas. Pembinaan anggota kepolisian berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, langkah sistematis dalam upaya mewujudkan tujuannya mereformasi institusi kepolisian. Permasalahan yang ditemukan yakni dibidang pendidikan, latihan, dan keterampilan yang diterima kepolisian terbatas. b) Penegakkan Hukum dan Penanganan Kriminalitas. Kebijakan dikategorikan dalam beberapa poin: penanganan kasus Coenrad, penanganan kasus penyelundupan Robby Tjahyadi dan kasus lainnya, penanganan kejahatan dan kasus Sum Kuning, dan memberantas kasus narkoba. Kasus Coenrad berkaitan dengan visi kebijakan kepolisian dalam memperbaiki citra dan hubungan dengan masyarakat salah satunya kelompok Mahasiswa. Mahasiswa pada periode ini memiliki pengaruh sosial politik yang sangat signifikan. Kasus penyelundupan Robby Tjahyadi menjadi prestasi fenomenal yang dapat diselesaikan oleh Hoegeng. Penyelundupan mobil mewah terjadi melibatkan oknum anggota ABRI dan beberapa elite Orde Baru. Kasus Sum Kuning sangat kontroversial yakni kasus pemerkosaan seorang penjual telur yang bernama Sumarijem di Yogyakarta.