Analisis Putusan Hakim terhadap Terdakwa Bukan Tenaga Kesehatan yang Melakukan Tindakan Veneer Gigi yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2019/PN.Krg)

Abstract

Tindak pidana di bidang kesehatan dengan pemberian pelayanan kesehatan berupa tindakan veneer gigi yang diberikan oleh bukan tenaga kesehatan yang memiliki izin untuk berpraktik sebagaimana dalam Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2019/PN.Krg, dari tindak kejahatan yang dilakukan terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian kesehatan pada saksi korban. Pada putusan tersebut terdapat permasalahan yang akan dikaji yaitu kesesuaian bentuk dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum dengan perbuatan terdakwa pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Permasalahan kedua yaitu kesesuaian pertimbangan hakim dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan permasalahan tersebut muncul dua rumusan masalah dalam pembahasan skripsi ini yaitu: 1. Apakah bentuk dakwaan penuntut umum telah sesuai dengan perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2019/PN.Krg?; 2. Apakah putusan hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2019/PN.Krg telah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan?. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bentuk dakwaan apa yang tepat digunakan oleh penuntut umum dan mengevaluasi kesesuaian putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dengan perbuatan terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan. Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan permasalah hukum dan pendekatan konseptual, yaitu dengan menganalisis dan menggunakan konsep, doktrin, dan asas yang telah berkembang di kalangan sarjana hukum. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, surat dakwaan merupakan surat atau akta yang memiliki peran sangat penting sebagai dasar pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan. Surat dakwaan harus disusun dengan rumusan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yang dapat diperoleh dari hasil penyidikan. Ketidaksesuaian rumusan surat dakwaan dengan hasil penyidikan dapat membuat surat dakwaan kabur. Di dalam Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2019/PN.Krg penuntut umum mendakwa dengan bentuk dakwaan tunggal. Penuntut umum menilai bahwa terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana. Namun berdasarkan perbuatan terdakwa yang didukung dengan fakta-fakta di persidangan menyatakan terdakwa telah melakukan dua tindak pidana yang patut dipandang sebagai tindakan yang berdiri sendiri, yaitu tindak pidana orang yang bukan tenaga kesehatan bertindak seolah-olah tenaga kesehatan yang telah memiliki izin untuk berpraktik sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan turut mengedarkan dan menggunakan bahan atau obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan. Kedua, DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER xiii penjatuhan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tidak sesuai karena dinilai terlalu ringan dibandingkan dengan ancaman maksimal pidana penjaranya yaitu 5 (lima) tahun. Terdapat fakta bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya berpraktik seolah-olah tenaga kesehatan namun turut mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan terdakwa tidak memiliki izin praktik salon dan praktik kesehatan yang seharusnya dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan oleh hakim. Selain itu apabila ditinjau dari tujuan pemidanaan tidak dapat menimbulkan rasa takut agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama. Hakim dalam putusannya dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi yaitu biaya perawatan kesehatan untuk luka yang dialami saksi korban akibat perbuatan terdakwa. Saran yang dapat diberikan adalah penuntut umum dalam menyusun rumusan surat dakwaan dan hakim dalam memutus perkara seharusnya dapat lebih cermat, teliti, dan hati-hati. Dari ketiga sifat dan sikap tersebut nantinya dapat mencapai tujuan pemidanaan yang berlandaskan keadilan.