Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020

Abstract

Kedaulatan Negara berada di tangan rakyat, begitulah amanat konstitusi yang menginginkan seluruh warga Negara berperan serta secara aktif dalam memilih pemimpin. Dukungan dan partisipasi publik sangat diperlukan dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah serentak, partisipasi dan antusiasme publik sangat berpengaruh besar dalam penyelenggaraan Pilkada ini. Staf kampanye atau tim sukses dari pasangan calon juga harus menjunjung tinggi pelaksanaan kampanye yang baik dan demokratis tanpa adanya black campaign. Banyak cara bagi staf kampanye atau tim sukses untuk mempromosikan masingmasing pasangan calon dengan cara yang elegan seperti mendorong diskusi publik, berkunjung ke daerah untuk meraup massa, debat terbuka antar pasangan calon, serta mendukung demokrasi partai politik daerah melalui penggunaan konvensi, musyawarah, atau kongres partai yang menghormati otonomi anggota. Terdapat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu : Bagaimana peran partai politik dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Jember, dan Apa kendala pasangan calon independen dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka metodologi dalam penelitian skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan, perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, Dalam hal pemilihan, tentunya partai politik mempunyai cara atau strategi dalam memenangkan kontestasi pemilu atau Pilkada. Terdapat dua implikasi peran partai politik dalam Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Jember yakni implikasi negatif dan positif. Implementasi dalam pencalonan calon pasangan independen yang tidak diusung oleh partai politik harus siap dengan kenyataan bahwa ia tidak memiliki mesin politik untuk mendukung mendapatkan suara pemilih, yang kenyataanya calon pasangan independen sangan membutuhkan jaringan massa yang kuat. Melalui penelitian ini penulis dapat memberikan saran sebagai berikut, keberadaan calon pasangan independen merupakan salah satu bukti bahwa demokrasi telah berjalan sebagaimana mestinya untuk mencakup seluruh kalangan dan memberikan kesempatan bagi siapapun dari kalangan manapun untuk mencalonkan diri pada Pilkada. Selanjutnya, perlu dipahami bahwa calon independen bukan menghambat sistem multipartai tetapi merupakan hak politik seorang warga negara untuk dapat dipilih dalam implementasi demokrasi dan sebagai sebuah jembatan bagi para kader dalam Pilkada, partai politik diharapkan dapat menjalankan fungsi dan tujuanya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, agar pemerintahan sebuah negara dapat berjalan secara baik, perlu ditekankan bahwa peran partai politik mampu merepresentasikan aspirasi masyarakat sehingga partai politik dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.