Administrasi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo

Abstract

Laporan ini membahsa tentang hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo pada tanggal 1 Juni - 30 Juli 2022 terkait dengan peran kecamatan dalam mengelola keuangan desa pada Kantor Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a. Pada huruf a pasal 154 ayat 2 disebutkan Camat memiliki tugas “melakukan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa.” Pada tataran implementasi, melalui Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 21 ayat 1 menyebutkan bahwa “Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.” Artinya dalam aspek perencanaan, Camat diberikan tugas untuk mengevaluasi rancangan Perdes mengenai APBDes sebelum disampaikan kepada bupati/walikota. Disini, tugas Camat sangat besar untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Desa telah sesuai dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. b. Pada huruf c, camat melakukan pembinaan dan pengawasan dengan cara memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendaygunaan aset desa. Dalam aturan ini kurang jelas dengan apa yang dimaksud dengan keuangan pengelolaan desa. Dalam PP No. 43 tahun 2014 disebutkan pada pasal 93 yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban