Show simple item record

dc.contributor.authorLISTYAWATI, Ratih Novi
dc.contributor.authorPRASETIYO, Prasetiyo
dc.contributor.authorHAYATI, Nunung Nuring
dc.date.accessioned2023-05-08T04:50:36Z
dc.date.available2023-05-08T04:50:36Z
dc.date.issued2023-04
dc.identifier.urihttps://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/115919
dc.description.abstractKabupaten Jember secara administratif memiliki 226 desa yang tersebar pada 31 Kecamatan. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun tahun 2016 Kabupaten Jember memiliki satu desa dengan kategori sangat tertinggal serta desa lainnya tersebar dalam kategori tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Jumlah desa dengan kategori tertinggal dan sangat tertinggal pada tahun 2018 hingga 2022 mengalami pengurangan yang mengindikasikan pembangunan desa yang intensif, namun disisi lain juga mengindikasikan adanya perkembangan desa yang tidak merata. Prinsip pembangunan berkelanjutan yang menitik beratkan pembangunan pada aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi sebuah modal dalam perwujudan desa maju dan mandiri. Latar belakang inilah yang menjadi dasar dalam perumusan indikator dalam Indeks Desa Membangun dengan tujuan untuk menjadi kekuatan desa dalam menjaga kemampuan desa dalam memanfaatkan potensi bagi kesejahteraan masyarakat desa (Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan, 2020). Berdasarkan permasalahan tersebut, dirumuskan tujuan penelitian yaitu untuk menentukan faktor utama yang mestinya dapat menjadi fokus pengembangan oleh pemerintah. Tujuan penelitian tersebut dapat dicapai dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process. Berdasarkan hasil analisis dari pengambilan data kepada pakar, diperoleh bahwa faktor utama ketidakmerataan perkembangan desa adalah pada dimensi Pendidikan dengan nilai AHP 0,268 disusul dengan dimensi ekonomi dengan nilai 0,229. Sehingga dapat disimpulkan bahwa agar terwujud perkembangan desa yang merata, pemerintah perlu memfokuskan pembangunan pada aspek Pendidikan dan aspek ekonomi. Pada aspek Pendidikan, pemerintah dapat memperluas akses masyarakat terhadap sarana Pendidikan serta kualitas dari sarana Pendidikan. Selain itu pada aspek ekonomi, pemerintah dapat memperluas keterjangkauan terhadap pusat pelayanan perdagangan serta keterjangkauan ke lembaga keuangan dan perkreditan.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherPlano Buanaen_US
dc.subjectAnalytical Hierarchy Processen_US
dc.subjectIndeks Desa Membangunen_US
dc.subjectPerkembangan Desaen_US
dc.titleDeterminasi Faktor Utama dalam Ketidakmerataan Perkembangan Desa di Kabupaten Jemberen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record