Penentuan Skala Prioritas pada Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum di Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi

Abstract

Tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang tinggi tentunya dapat berimplikasi terhadap akses perolehan air bersih. Tinggi Kebutuhan air bersih dan cakupan pelayanan yang kurang merata di berbagai daerah Kabupaten Banyuwangi menjadi dasar adanya perencanaan ini. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pedesaan yang kurang baik, dan tidak adanya jaringan perpipaan PDAM di Kecamatan Kalibaru menjadi masalah utama dari penelitian ini. Berdasarkan riset dan hasil survei, masyarakat Kecamatan Kalibaru lebih berminat dengan adanya pengembangan HIPPAM dibandingkan perencanaan PDAM. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Kalibaru saat ini menggunakan sumur gali untuk memenuhi kebutuhan air bersih, meskipun kualitas air rentan terkontaminasi karena kondisi sanitasi yang buruk. Perencanaan ini bertujuan untuk merencanakan pengembangan HIPPAM di Kecamatan Kalibaru. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk (1) Menentukan debit kebutuhan air dan ketersediaan sumber air baku di Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, (2) Menentukan persentase keberminatan masyarakat di Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi terhadap pelayanan PDAM dan HIPPAM, (3) Menentukan prioritas wilayah perencanaan dalam SPAM di Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini, yakni mengenai (1) SPAM, (2) kebutuhan air bersih, (3) pemilihan sumber air baku, (4) perhitungan proyeksi, (5) analisis hierarki proses, dan teori lainnya. Analisis Hierarki Proses (AHP) merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis AHP digunakan untuk mendapatkan nilai prioritas pengembangan layanan HIPPAM setiap desa dengan mempertimbangkan kriteria kebutuhan air, ketersediaan sumber air baku, dan keberminatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer, data sekunder berupa jumlah penduduk, data spasial wilayah, dan lokasi sumber air baku, sedangkan data primer yang digunakan meliputi kebutuhan air, keberminatan dan kesanggupan membayar layanan SPAM. Sasaran responden dalam penentuan skala prioritas dilakukan kepada 4 viii (empat) orang, yang terdiri atas dosen teknik lingkungan, pemerintah daerah, tenaga ahli, dan tokoh masyarakat. Kuesioner yang disebarakan berupa penilaian antar alternatif wilayah. Hasil penyebaran kuesioner kemudian direkap dalam bentuk matriks perbandingan guna dilakukan pembobotan menggunakan software Rstudio. Hasil penilaian dari setiap responden dianggap valid apabila nilai rasio konsistensinya di bawah 10%. Hasil perhitungan nilai prioritas total setiap responden setelah direkapitulasi didapatkan bahwa terdapat perbedaan pandangan pada alternatif wilayah yang dipilih oleh beberapa responden. Responden 1 beranggapan bahwa Desa Kalibaru Kulon menjadi prioritas utama dari prioritas wilayah pengembangan SPAM, analisis dari hasil ini yaitu responden 1 memilih Desa Kalibaru Kulon karena memiliki jumlah ketersediaan sumber air baku yang paling banyak. Berbeda dengan pandangan responden 2 dan responden 4 memilih Desa Kalibaru Wetan sebagai alternatif wilayah yang perlu diprioritaskan di antara alternatif wilayah lainnya untuk pengembangan SPAM, analisis dari kedua responden memilih Desa Kalibaru Wetan karena desa ini memiliki tingkat kebutuhan air yang tinggi. Responden 3 lebih memilih Desa Kajarharjo untuk menjadi prioritas utama dari prioritas wilayah pengembangan SPAM, analisis dari responden 3 karena desa ini memiliki tingkat keberminatan yang tinggi. Hasil rekapitulasi kriteria yang perlu diprioritaskan menurut pandangan setiap responden secara berurutan yakni kebutuhan air, keberminatan masyarakat, dan ketersediaan sumber air baku. Rangking prioritas wilayah desa pengembangan SPAM secara berurutan, yakni Desa Kalibaru Wetan, Desa Kajarharjo, Desa Kalibaru Kulon, Desa Banyuanyar, Desa Kebonrejo, dan Desa Kalibaru Manis.