Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor: 369/Pid.B /2019/PN.Jmr)

Abstract

Proses penegakan hukum dapat dijalankan sesuai peraturan perundangundangan Indonesia melalui proses yang disebut peradilan. Jaksa penuntut umum dituntut mampu menyusun surat dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap guna menghindari perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan. Adapun surat dakwaan dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Jember Nomor: 369/Pid.B/2019/PN.Jmr. yang disusun secara tunggal atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan, namun dalam melakukan perbuatan penganiayaan terdakwa membawa dan menggunakan senjata api (airgun) dan senjata tajam berupa kapak. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Jember Nomor:369/Pid.B/2019/PN.Jmr yang menyatakan alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan penganiayaan kepada saksi korban diajukan sebagai barang bukti atau alat yang digunakan sebagai serangkaian untuk melakukan tindak pidana penganiayaan. Sehingga hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa sesuai rumusan pasal surat dakwaan dan menetapkan alat yang digunakan sebagai barang bukti. Berkaitan dengan perkara dalam penulisan penelitian terdapat dua rumusan masalah yaitu pertama apakah jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah cermat berdasarkan perbuatan terdakwa. Rumusan kedua yaitu apakah hakim dalam mempertimbangkan pidana terhadap terdakwa telah sesuai dengan fakta persidangan. Adapun tujuan yang ingin dicapai terhadap penelitian penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan memahami penyusunan surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (1) KUHP berdasarkan perbuatan terdakwa. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian hakim dalam mempertimbangkan pidana terhadap terdakwa dengan fakta dipersidangan. Hasil kajian yang diperoleh bahwa pertama, dalam penelitian ini berkaitan dengan ketidakcermatan penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan berdasarkan tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Penuntut umum