Manajemen Pelayanan Penanganan Korban Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kdrt) di Kabupaten Blitar

Abstract

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Segala bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap HAM harus segera dihapuskan. Puspitosari (2012:11) menyatakan bahwa jaminan pelaksanaan kebebasan warga negara yang berkenaan dengan pelaksanaan HAM adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan suatu negara. Salah satu bentuk pelanggaran HAM adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Maka dari itu, Pemerintah harus menyediakan fasilitas pelayanan untuk korban KDRT agar mendapatkan hak-haknya. Dengan mendirikan lembaga layanan, salah satunya adalah P2TP2A yang terdapat di setiap daerah di Indonesia. Di Kabupaten Blitar sudah terbentuk lembaga layanan tersebut, yang merupakan konsorsium dari beberapa instansi yang berwenang dalam penanganan korban KDRT. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, P2TP2A Kabupaten Blitar tentunya menerapkan sistem manajemen agar pelayanan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Karena fokus dalam penelitian ini adalah pelayanan yang dilaksanakan dalam penanganan korban KDRT, maka konsep yang digunakan adalah model manajemen pelayanan yang dikembangkan oleh Ratminto (2000). Terdapat 5 (lima) elemen yang digunakan dalam model manajemen pelayanan yang dikembangkan oleh Rahminto. Adapun elemen tersebut adalah a) posisi tawar pengguna layanan; b) mekanisme “voice”; c) sumber daya manusia; d) kultur pelayanan; serta e) sistem pelayanan. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Fokus penelitian ini adalah tentang manajemen pelayanan penanganan korban KDRT. Data diperoleh melalui metode wawancara mendalam terhadap informan serta sumber tertulis seperti dokumen, gambar, dan lainnya. Data yang digunakan adalah sata kuantitatif dan data kualitatif, kemudian sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Penentuan informan penelitian menggunakan teknik snowball. Menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data berupa ketekunan pengamatan, triangulasi sumber, dan kecukupan referensial. Teknik penyajian dan analisis data menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman yang berupada reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa jenis pelayanan yang terdapat di P2TP2A Kabupaten Blitar yang ditujukan untuk penanganan korban KDRT, yaitu pelayanan pengaduan, pelayanan konseling psikolog, pendampingan korban ke kepolisian, visut et repartum di rumah sakit, pelayanan konseling mental keagamaan, rumah aman, serta reintegrasi sosial. Jika dilihat dari perspektif model pelayanan menurut Ratminto, maka pertama, penguatan posisi tawar pengguna jasa dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Blitar adalah dengan melaksanakan sosialisasi UU PKDRT serta memberikan kesempatan kepada korban untuk memilih fasilitas layanan apa yang dibutuhkan. Kedua, mekanisme “voice” yang terdapat pada pelayanan penanganan korban KDRT adalah customer’s service standart. complaint system, dan ombudsmen. Kemudian ketiga, sumber daya manusia yang sudah sesuai dengan kompetensi masing-masing dalam memberikan fasilitas pelayanan. Keempat, kultur organisasi yang berorientasi pelayanan sudah terbentuk dengan adanya kultur pelayanan yang diterapkan oleh petugas. Terakhir adalah sistem pelayanan yang sudah sesuai dengan peraturan perundnag-undangan yang ada