KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMBAWA ATAU MENTRANSFER UANG HASIL PERJUDIAN KE INDONESIA

Abstract

Permasalahan yang penulis angkat dalam karya tulis ini ada 2, yang pertama apakah seseorang atau pelaku yang membawa atau mentransfer uang hasil perjudian ke Indonesia dari negara lain yang melegalkan perjudian merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang?, dan yang kedua bagaimana kebijakan hukum pidana yang akan datang mengenai uang hasil perjudian tersebut dan kaitannya dengan kepentingan nasional?. Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dengan analisis bahan hukum menggunakan analisis deduktif. Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini menguraikan tentang kebijakan hukum pidana serta beberapa pendekatan dalam penggunaan hukum pidana. Disamping itu juga menguraikan mengenai tindak pidana pencucian uang, ruang lingkupnya, perkembangannya dalam aspek internasional maupun aspek nasional. Selain itu menguraikan juga mengenai tindak pidana perjudian dan kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang serta mengenai asas kriminalitas ganda (double criminality). Kesimpulan dari penulisan skripsi ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan. Pertama, mengenai pelaku perjudian yang membawa atau mentransfer uang hasil perjudian ke Indonesia dari negara yang melegalkan judi tidak dapat dikenai tindak pidana asal (predicate crime) dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikarenakan tidak memenuhi asas double criminality. Kedua, mengenai perlunya penambahan ketentuan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terutama terkait penyimpangan asas double criminality tindak pidana perjudian sebagai predicate crime dalam tindak pidana pencucian uang, agar segala aset ataupun uang hasil perjudian yang diperoleh oleh pelaku Warga Negara Indonesia yang melakukan perjudian di negara yang melegalkan perjudian dapat dirampas yang nantinya dipergunakan untuk kepentingan nasional. Adapun saran dari penulis yaitu perlunya untuk segera merevisi Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terutama ketentuan mengenai asas double criminality tindak pidana perjudian dalam tindak pidana pencucian uang yang perlu untuk disimpangi, agar pada nantinya segala aset yang diperoleh dari tindak pidana perjudian dapat dirampas oleh negara dan tidak mengalami kesulitan dalam merampas aset yang dihasilkan tersebut. Kerjasama yang solid antar para penegak hukum dalam memberantas para pelaku perjudian serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga yang menganalisis berbagai sumber keuangan yang berpotensi atau berindikasi adanya tindak pidana pencucian uang dari berbagai tindak pidana asal, termasuk dari tindak pidana perjudian. Serta segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset karena sistem perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini belum mengatur secara mendetail dan komperehensif perihal perampasan aset. Di samping itu bentuk kerjasama dalam lingkup nasional ataupun internasional perlu ditingkatkan lagi guna memerangi bentuk kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang pada khususnya