| dc.description.abstract | Inovasi dalam pengembangan teknologi alat tukar memunculkan aset kripto yang mempunyai fungsi awalnya sebagai uang digital. Aset kripto menawarkan inovasi dengan membebaskan kepentingan dan peran manusia, dengan hal ini berarti tanpa harus melewati otorisasi bank sentral dalam pengoperasian dan pembuatannya. Namun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan bahwa mata uang yang diterima oleh Indonesia hanyalah Rupiah, mengakibatkan aset kripto bukanlah sebagai uang. Disisi lain keidentikan aset kripto dengan anonimitas (tanpa identitas) serta pseudonimitas (identitas palsu), membuat aset kripto dijadikan sebagai alat untuk menciptakan resiko atas munculnya tindak pidana pencucian uang. Dengan menggunakan penelitian hukum yuridis-normatif, serta pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan permasalaan-permasalahan yang dimungkinkan bahkan timbul sebagai tindak pidana terhadap inovasi investasi aset kripto. Permasalahan-permasalahan tersebut, diantaranya adalah keberadaan aset kripto sebagai kategori uang di Indonesia serta dasar penjeratan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dalam penyalahgunaan investasi aset kripto. Penelitian ini juga mengungkapkan kepastian hukum mengenai perkembangan atas inovasi dalam investasi aset kripto yang masih kabur serta terjadinya kekosongan hukum, baik terhadap status uang pada aset kripto yang menyebabkan terciptanya tindak pidana pencucian uang. | en_US |
