Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Di Desa Sendi, Pacet, Mojokerto Dalam Upaya Pelestarian Kawasan Hutan

Abstract

Keberadaan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan pelestarian kawasan hutan memiliki peran yang sangat penting karena sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 18B UUD NRI yang menegaskan jika masyarakat hukum adat memiliki kekuasaan wilayah ulayat termasuk hutan adat sebagai bagian dari keberadaan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat mempunyai penghormatan tinggi terhadap hutan, hal tersebut yang tidak dapat dipisahkan dengan adanya keterkaitan antara masyarakat hukum adat yang secara turun temurun tinggal didalam dan disekitar hutan, baik dalam hubungannya sebagai sumber mata pencaharian serta pemenuhan kebutuhan hingga hubungan magis religious. Namun pada “Desa” Adat Sendi yang berada di Kabupaten Mojokerto ini perlu diberi tanda kutip dikarenakan eksistensinya sebagai desa belum sepenuhnya diakui sebagai desa adat dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode Tata Wilayah Administrasi disebutkan jika Desa Sendi tidak lagi termasuk dalam 299 Desa dan 5 Kelurahan dari wilayah administrasi pemerintahan, yang menyebabkan hak atas penguasaan masyarakat adat dihapuskan yang kemudian wilayah tersebut dikuasai oleh Perhutani. Karena hal tersebut, masyarakat adat Sendi tidak tinggal diam, mereka melakukan pengambil alihan lahan serta melakukan kerjasama dan koordinasi bersama Forum Perjuangan Rakyat Sendi dan Hal tersebut berpengaruh pada kewenangan dan hak-hak masyarakat adat Sendi dalam mengelola kawasan dan sumber daya hutan nya serta sangat rawan diskriminalisasi karena tidak memiliki izin sehinggaa membuat segala macam tindakan yang dilakukan dapat digolongkan menjadi sebuah pelanggaran.