Implementasi Perpajakan Atas Jasa Konstruksi Pada CV. Xyz (Implementation of Tax on Construction Services at CV. Xyz)

Abstract

Pertumbuhan perekonomian dan pembangunan pada suatu negara merupakan hal yang saling berkesinambungan. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Perekonomian akan tumbuh jika sektor pembangunannya berjalan dengan lancar, begitu pula dengan pembangunan akan dapat terealisasi apabila pertumbuhan berjalan dengan baik. Salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan dari rakayat kepada negara untuk membangun pereknomian negara salah satunya yaitu dengan taat membayar pajak. Selain itu, pembangunan sarana dan prasana infrastruksur negara dan perekonomian di Indonesia dapat dilaksanakan dengan adanya jasa konstruksi. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang sehingga tidak terlepas dari berbagai pembangunan infrastruktur, baik itu pembangunan jalan, gedung, perumahan, sarana dan prasarana lainnya. Aspek perpajakan yang dikenakan terhadap sektor konstruksi yaitu pajak pusat terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau juga atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) seperti bahan material, Pajak Penghasilan (PPh), baik PPh 21, PPh Badan, dan PPh 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi. Peraturan pajak atas usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.03/2009. Praktik Kerja Nyata dilaksanakan di CV. XYZ , pada tanggal 22 Februari 2021 sampai 1 April 2021. Tujuan penulis melaksanakan Praktik Kerja Nyata adalah untuk Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan atas Jasa Konstruksi. Laporan Tugas Akhir ini membahas tentang bagaimana Implementasi Perpajakan atas Jasa Konstruksi pada CV. XYZ