TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DZAWIL ARHAM TERHADAP PEROLEHAN WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Putusan No. 263/Pdt.G/2009/PTA Sby)

Abstract

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok guna mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, dan memberikan sumbangan pemikiran. Tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui terlebih memahami solusi atas permasalahan dalam skripsi ini sehingga akhirnya dapat menghasilkan suatu karya ilmiyah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiyah dan berguna bagi masyarakat. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan masalah, yang pertama adalah pendekatan xiii undang-undang (statute approach), yang kedua pendekatan kasus (case approach), serta yang terakhir pendekatan konsep (conceptual approach). Penulis menyimpulkan bahwa pembagian ahli waris untuk dzawil arham dalam Putusan No. 263/Pdt.G/2009/PTA Sby. telah sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam di Indonesia dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Putusan No. 263/Pdt.G/2009/PTA Sby. telah memenuhi prosedur hukum yang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mengenai amar putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangkalan No. 689/Pdt.G/2008/PA. Bkl. adalah benar karena hakim Pengadilan Agama Bangkalan tidak memberikan warisan kepada dzawil arham melainkan diberikan kepada Baitul Mal. Dalam kajian fikih Islam mengenai dzawil arham terbagi menjadi dua kelompok, satu kelompok berpendapat dzawil arham tidak dapat mempusakai sama sekali, jika tidak ada ahli waris dzawil furudh dan / atau ashobah, harta peninggalan pewaris diserahkan kepada Baitul Mal. Kelompok kedua berpendapat bahwa dzawil arham dapat mempusakai harta peninggalan bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris dzawil furudh maupun ashobah. Dengan berpedoman pada ayat tersebut, maka h ak im Pen gadi l an Tinggi Agama Sur aba ya mengambil alih pendapat kedua menjadi pendapatnya sendiri serta berdasarkan kenyataan belum adanya lembaga Baitul Mal yang sah, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa dua orang saudara sepupu dan sembilan orang keponakan sepupu tersebut di atas adalah ahli waris dzawil arham yang dapat diberi warisan. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa dua orang saudara sepupu dan sembilan orang sebagaimana tersebut di atas adalah ahli waris dzawil arham dan dapat diberikan bagian dari harta warisa Maisara (Pewaris). Dan saran dari skripsi ini adalah tata cara penyelesaian sengketa pembagian waris dapat diselesaikan dengan cara bersepakat antar ahli waris untuk melakukan pembagian waris sesuai dengan bagiannya masing-masing dan penyelesain di pengadilan dapat digunakan apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak lagi dapat menyelesaikannya. Sebagai contoh jika ada salah satu pihak yang menguasai harta waris tersebut tanpa adanya pembagian waris yang benar dan tidak setuju atas pembagian harta warisan tersebut, maka ahli waris lain yang berhak dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Agama setempat untuk dilakukan pembagian harta warisan sebagaimana telah dibahas diatas artinya penyelesaian melalui pengadilan merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan setelah penyelesaian secara kekeluargaan tidak lagi dapat dicapai.