Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum
Date
2021-08-31Author
TAUFIQURROHMAN, Moh. Marsa
JAYUS, Jayus
EFENDI, A’an
Metadata
Show full item recordAbstract
Pemilu yang tidak hanya berakhir pada perhitungan suara, dan justru harus diselesaikan di lembaga peradilan, tanpa disadari telah menjadi tolok ukur yang dapat melegitimasi dan menilai kualitas demokrasi. Situasi ini menegaskan bahwa keberadaan lembaga peradilan telah menjadi bagian penting terhadap keberlangsungan proses Pemilu. Penelitian ini mencoba menilai kembali proses pelaksanaan sistem peradilan Pemilu di Indonesia. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif doktrinal yang dikolaborasikan dengan metode Reform Oriented Research, penelitian ini menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam sistem peradilan Pemilu di Indonesia. Permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya, tarik ulur kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah, disintegrasi dan tumpang tindihnya kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan Umum, menumpuknya sengketa Pemilu dan Pilkada di MK, serta permasalahan mengenai sistem recall anggota DPR oleh partai politik. Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan gagasan berupa pengintegrasian seluruh proses penyelesaian sengketa Pemilu di dalam sebuah Mahkamah Pemilu. Mahkamah Pemilu akan diposisikan sejajar dengan MK dan MA. Mahkamah Pemilu berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk memutus tentang pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, sengketa proses Pemilu, tindak pidana Pemilu, sengketa hasil serta sengketa pasca Pemilu.
Collections
- LSP-Jurnal Ilmiah Dosen [7365]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
Hukum Pemilu & Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu
Jayus, Jayus (2019-07-17)Buku ini membahas tentang manifestasi kedaulatan rakyat dalam bentuk Pemilu yang menghasilkan perolehan suara yang secara nasional ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dapat dipersoalkan secara hukum di depan ... -
Karakter Yuridis Putusan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
MUHSHI, Adam; YUNITA, Fenny Tria (Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Tata Negara Ke5, 2018-11-20)Pada masa kini, penguatan demokrasi dalam pemilihan umum menjadi isu utama dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam penguatan demokrasi adalah dengan memperkuat ... -
Tindak Lanjut dan Proyeksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 Mengenai Perlindungan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 di Indonesia
NUGROHO, Ridho Arif (Fakultas Hukum, 2025-02-17)Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi. Di dalam pelaksanaan demokrasi semua warga Negara berpartisipasi di dalam pemilihan umum salah satunya adalah penyandang disabilitas mental. Penyandang ...