Pengelolaan Tanah Bengkok Berdasarkan PP 47 Tahun 2015 pada Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa kebijakan Pemerintah Desa Watesnegoro dalam mengelola aset tanah bengkok serta kesesuaian kebijakan pemerintah desa Watesnegoro dalam mengelola aset tanah bengkok berdasarkan PP nomor 47 tahun 2015 sehingga pengelolaan tanah bengkok dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli desa dan tambahan tunjangan gaj i kepala desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan data primer dan data sekunder sebagai sumber data. Data primer didapat melalui wawancara informan-informan yang berkaitan dengan penelitian yaitu kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa serta 6 (enam) kepala dusun sedangkan data sekunder didapat langsung dari dokumen Kantor Pemerintahan Desa Watesnegoro. Uji keabsahan data diperoleh dengan uji kredibilitas melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa pada Desa Watesnegoro hanya berupa tanah bengkok dan lain-lain pendapatan asli desa, adapun pemerintah desa watesnegoro telah menganggarkan biaya untuk pembangunan PADes baru di sektor wisata berupa pujasera dan memperbaiki sumber gadung. Tanah bengkok digarap dengan disewakan (dikerjakan) oleh pihak lain (masyarakat sekitar). Kebijakan tanah bengkok Desa Watesnegoro telah sesuai dengan PP 47 tahun 2015 bahwa tanah bengkok telah diklasifikasikan ke dalam PADes serta dapat digunakan sebagai tambahan tunjangan gaji kepala desa dan perangkat desa. Desa watesnegoro dalam mengelola tanah bengkok berpedoman pada Peraturan Bupati Mojokerto No 86 tahun 2019 bahwa keseluruhan hasil tanah bengkok digunakan sebagai tambahan tunjangan gaji kepala desa dan perangkat desa.