Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Perbuatan Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia

Abstract

Kegiatan illegal fishing wilayah perairan Republik Indonesia baik dari perorangan maupun korporasi, jumlah setiap tahunnya meningkat, hal ini menunjukkan masih kurangnya dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing. Tidak jarang pertanggungjawaban dibebankan pada pengurus korporasi, tanpa menyentuh korporasi. Ditambahnya penjatuhan pidana 1/3 (sepertiga) bagi korporasi yang melakukan tindak pidana perikanan, tidak jarang terpidana tidak sanggup membayar denda yang telah ditetapkan oleh pengadilan dikarenakan jumlah denda yang besar. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik dan perlu untuk membahas dan mengkaji isu hukum yang ada dengan mengangkat permasalahan pertama pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Republik Indonesia. kedua ketentuan penjatuhan denda apabila denda tidak dapat dibayarkan oleh korporasi yang melakukan tindak pidana illegal fishing.