PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENGIRIMAN BARANG MELALUI JASA KILAT KHUSUS PT. POS INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Abstract

ini ditulis dengan latar belakang bahwa banyaknya kasus yang merugikan konsumen khususnya konsumen pengguna jasa Kilat Khusus PT. Pos Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterlambatan, kehilangan, maupun kerusakan kiriman yang menyebabkan konsumen dirugikan. Selain itu adanya perjanjian baku yang tidak informatif dan tidak dapat ditawar-tawar lagi semakin membuat konsumen berada di pihak yang lemah. Hal ini juga diperparah dengan kurangnya kesadaran konsumen untuk menuntut hak-haknya yang dirugikan kepada PT. Pos Indonesia. Oleh karena itu perlindungan hukum yang memadai kepada konsumen pengguna jasa kilat khusus PT. Pos Indonesia ini sangat dibutuhkan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab PT. Pos Indonesia terhadap kerugian konsumen atas layanan jasa pengiriman barang secara kilat khusus jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan juga bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika mengalami kerugian atas pengiriman barang melalui kilat khusus yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia. Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah untuk memahami tanggung jawab PT. Pos Indonesia terhadap kerugian konsumen dan untuk memberikan solusi terkait upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika mengalami kerugian atas pengiriman barang melalui kilat khusus yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia. Tipe penelitian adalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan kenyataaan yang ada dalam masyarakat mengenai sesuatu yang diteliti. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan xiv hukumnya yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum digunakan metode deskriptif kualitatif serta disimpulkan dengan metode deduktif. Pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tanggung jawab PT. Pos Indonesia terhadap kerugian konsumen pengguna jasa pengiriman barang melalui kilat khusus adalah selain menjaga keamanan, kerahasiaan dan keselamatan kiriman juga bertanggung jawab untuk mengganti kerugian. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika mengalami kerugian atas layanan jasa pengiriman barang melalui kilat khusus yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia adalah menyelesaikannya melalui BPSK atau melalui Pengadilan umum setempat dan mekanisme pengajuan gugatannya sesuai dengan Pasal 118 HIR. Kesimpulan yang dapat diambil adalah tanggung jawab PT. Pos Indonesia terhadap kerugian konsumen pengguna jasa pengiriman barang melalui kilat khusus adalah tanggung jawab untuk mengganti kerugian dalam bentuk uang senilai harga barang tersebut. Jika terjadi keterlambatan pengiriman barang, maka ganti kerugiannya adalah maksimal 2 (dua) kali ongkos kirim. Jika dirugikan akibat terjadi kerusakan terhadap barang yang dikirim maka ganti kerugiannya adalah senilai kerusakan pada barang tersebut dan jika terjadi kehilangan terhadap barang yang dikirim maka ganti kerugiannya adalah keseluruhan nilai barang yang hilang tersebut.. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika mengalami kerugian menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan atau menyelesaikan sengketa konsumen melalui pengadilan. Saran yang dapat disumbangkan adalah dengan adanya UUPK dan penulisan skripsi ini diharapkan bagi pelaku usaha khususnya PT.Pos Indonesia agar lebih meningkatkan pelayanannya kepada konsumen dan merubah ketentuan klausul bakunya yang tidak sesuai agar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Selain itu, dengan adanya UUPK ini maka diharapkan munculnya kesadaran dari konsumen untuk menuntut hak-haknya yang dirugikan melalui upaya hukum yang telah disediakan dan diatur oleh undang-undang.