PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERUMAHAN ATAS KERUGIAN AKIBAT PENERBITAN BROSUR PERUMAHAN OLEH PENGEMBANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abstract

Brosur perumahan sebagai media yang digunakan oleh pengembang sebagai sarana promosi. Seringkali pengembang menerbitkan brosur perumahan tanpa memperhatikan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yanng benar, jelas, dan jujur. Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai bukti adanya hubungan antara konsumen perumahan dan pengembang kurang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen perumahan. Keadaan yang demikian membuat konsumen perumahan kesulitan untuk mempertahankan hak-haknya terkait dengan informasi dalam hal konsumsi barang dan/atau jasa. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERUMAHAN ATAS KERUGIAN AKIBAT PENERBITAN BROSUR PERUMAHAN OLEH PENGEMBANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”. Rumusan masalah yang dijadikan pembahasan dalam skripsi ini yang pertama adalah apa akibat hukum dari penerbitan brosur perumahan oleh pelaku usaha. Kedua, apa bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas penerbitan brosur perumahan yang merugikan konsumen perumahan. Ketiga, apa upaya yang ditempuh oleh konsumen perumahan yang dirugikan akibat penerbitan brosur perumahan yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha. Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (legal research) dengan pendekatan masalah berupa pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum. Hasil dari pembahasan, yang pertama adalah akibat hukum dari penerbitan brosur perumahan oleh pelaku usaha dapat dilihat dari dua sisi, yaitu brosur perumahan merupakan bagian dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau tidak menjadi bagian dari PPJB. Brosur perumahan yang menjadi bagian dari PPJB, akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak seperti halnya undangxii undang (pasal 1338 KUHPerdata), apabila tidak dipenuhi dapat dikatakan wanprestasi dan bagi brosur perumahan yang mengandung unsur penipuan, maka PPJB dapat dibatalkan (pasal 1328 KUHPerdata). Brosur perumahan tidak menjadi bagian dari PPJB, akibat hukumnya terdapat di pasal 8 ayat (4) dan pasal 17 ayat (2) UUPK, apabila brosur perumahan memenuhi kriteria penipuan dan menimbulkan kerugian bagi konsumen perumahan, terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata. Kedua, tanggung jawab yang melekat pada pengembang sebagai pelaku usaha penerbit brosur perumahan yang merugikan konsumen perumahan adalah tanggung jawab kontrak (contactual liability), tanggung jawab produk (product liability), tanggung jawab pidana (criminal liability), dan tanggung jawab informasi. Ketiga, upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen perumahan yang dirugikan akibat penerbitan brosur perumahan adalah melalui penyelesaian sengketa di Pengadilan maupun di luar Pengadilan, juga dapat dilakukan penyelesaian melalui jalur administrasi. Di Pengadilan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, sedangkan upaya di luar Pengadilan dengan penyelesaian damai antara para pihak atau mengadu ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Saran, hendaknya pengembang lebih bertanggung jawab dalam menerbitkan brosur perumahan yang digunakan sebagai media promosi atau iklan terutama bagi brosur perumahan yang menjadi bagian dari PPJB. Konsumen perumahan dalam membaca dan menyetujui PPJB hendaknya lebih teliti. Bagi pemerintah hendaknya menerbitkan aturan mengenai standar penerbitan brosur perumahan dan hendaknya keberadaan BPSK di setiap kota atau kabupaten dapat segera direalisasikan agar konsumen lebih mudah dalam menyelesaikan sengketa konsumennya serta diharapkan keberadaan BPSK dapt memberikan penyuluhan mengenai perlindungan konsumen.