TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) MENYELESAIKAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN TANAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 848 K/Pdt/1999)

Abstract

Pemberian kredit bank dengan jaminan tanah, pada dasamya mengikuti prosedur pemberian kredit pada umumnya, setidaknya meliputi permohonan kredit, penyidikan dan analisis kredit, dan keputusan atas permohonan kredit. Pembebanan jaminan atas tanah melalui hipotik harus dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dalam bentuk akta hipotik, untuk selanjutnya didaftarkan ke Kantor Pertanahan dan sertifikat hipotik diterbitkan. Pembebanan dengan hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian hak Tanggungan oleh pejabat Pembuat akta tanah, pendaftaran hak tanggungan yang dilakukan oleh kantor pertanahan dengan cara membuat buku tanah hak tanggungan, selanjutnya Kanlor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan.