Tinjauan Yuridis Pengaturan Standar Operasional Prosedur Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Narkotika Pada Tahap Penyelidikan’

Abstract

Tindak pidana narkotika telah berkembang menjadi tindak pidana transnasional yang dilakukan menggunakan modus operandi yang kompleks serta teknologi canggih. Oleh karena itu, pemerintah bersama kepolisian dan BNN terus melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika yang terjadi di Indonesia. Pada penyidikan tindak pidana narkotika diatur teknik khusus dalam UU Narkotika, yaitu pembelian terselubung (undercover buy). Penerapan teknik pembelian terselubung (undercover buy) diatur lebih lanjut dalam Perkabareskrim Polri No. 1 tahun 2022. SOP pembelian terselubung (undercover buy) menyebutkan bahwa teknik ini dilakukan untuk keperluan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana narkotika. Penerapan teknik pembelian terselubung (undercover buy) pada tahap penyelidikan dinilai kurang tepat, hal ini dikarenakan tujuan dari penyelidikan sebagaimana disebutkan dalam KUHAP adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sedangkan tujuan dari teknik pembelian terselubung (undercover buy) adalah guna memperoleh informasi, barang bukti, dan tersangka dari suatu tindak pidana narkotika. Hal ini dinilai bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang mana dalam melakukan penangkapan diperlukan terdapat bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya suatu tindak pidana, dimana bukti permulaan yang cukup ini dapat diperoleh pada tahap penyelidikan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kesesuaian pengaturan standar operasional prosedur pembelian terselubung (undercover buy) pada tahap penyelidikan perkara tindak pidana narkotika berdasarkan Perkabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2022 dengan asas praduga tidak bersalah serta untuk menganalisis pengaturan penggunaan standar operasional prosedur pembelian terselubung (undercover buy) narkotika dalam mewujudkan asas praduga tidak bersalah serta mencegah potensi penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan untuk sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dilakukan dengan mencantumkan peraturan perundang- undangan dan peraturan sebagai yang berkaitan dengan masalah yang dikaji serta menggumpulkan bahan hukum sekunder melalui kajian pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis masalah dan mengidentifikasi isu hukum yang relevan untuk kemudian dianalisis dengan peraturan yang berlaku guna mendukung suatu argumentasi. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan guna menggambarkan hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian dikerucutkan kedalam hal yang bersifat khusus. Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu bahwa pengaturan SOP pembelian terselubung (undercover buy) pada tahap penyelidikan perkara tindak pidana narkotika berdasarkan Perkabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2022 apabila dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah telah sesuai, dengan syarat telah terpenuhinya xiii bukti permulaan yang cukup. Kemudian pengaturan standar operasional prosedur pembelian terselubung (undercover buy) narkotika yang baik dalam mewujudkan asas praduga tidak bersalah serta mencegah potensi penyalahgunaan wewenang adalah dengan diaturnya secara tegas batasan penggunakan pembelian terselubung pada tahap penyelidikan dan penyidikan sehingga diperlukan revisi SOP pembelian terselubung. Saran yang dapat penulis berikan yaitu untuk aparat penegak hukum khususnya kepolisian diperlukan adanya revisi peraturan terkait penggunaan pembelian terselubung pada tahap penyelidikan dan penyidikan dalam SOP pembelian terselubung untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang dan penerapan pembelian terselubung (undercover buy) yang bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah.