Disharmoni Pengaturan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

dc.contributor.author	Vira Nadia Septiani
dc.date.accessioned	2026-08-11T06:05:57Z
dc.date.issued	2026-07-28
dc.description	Finalisasi Maya 11/08/2026
dc.description.abstract	Pendirian koperasi sebagai badan hukum memerlukan akta autentik yang dibuat oleh notaris sebagai syarat pengajuan pengesahan oleh pemerintah secara elektronik. Sebelumnya, pembuatan akta pendirian koperasi mensyaratkan kualifikasi khusus bagi notaris, yaitu Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) yang telah mengikuti pelatihan di bidang perkoperasian. Namun, hadirnya program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 dan Surat Edaran Kementerian Hukum No. AHU-AH.02-40 Tahun 2025 memberikan kebebasan bagi seluruh notaris tanpa terkecuali untuk membuat akta pendirian maupun perubahan anggaran dasar koperasi. Kebijakan ini memicu disharmoni norma dan ketidakpastian hukum.
dc.description.sponsorship	Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
dc.description.sponsorship	Dr. Ratih Listyana Chandra, S.H., M.H.
dc.identifier.uri	https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/13636
dc.language.iso	Other
dc.publisher	Fakultas Hukum
dc.subject	Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK)
dc.subject	Koperasi
dc.subject	Disharmoni
dc.title	Disharmoni Pengaturan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
dc.type	Other