Dialektika Pengelolaan Anggaran: Partisipasi Perangkat Desa Dalam Pengelolaan APBDes di Desa X Kabupaten Jember

Abstract

Pengelolaan keuangan desa idealnya dijalankan sesuai pembagian tugas formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, di mana Kepala Desa berperan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yang berfokus pada fungsi kebijakan dan pengawasan, sementara pelaksanaan teknis dijalankan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keterlibatan kepala desa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa X, sebuah desa yang menunjukkan fenomena unik berupa keterlibatan kepala desa yang melampaui kewenangan formalnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala desa dan perangkat desa terkait, observasi, serta dokumentasi, dengan keabsahan data diuji melalui kriteria trustworthiness (credibility, transferability, dependability, confirmability). Analisis dilakukan melalui perspektif dialektika (tesis, antitesis, sintesis), didukung Teori Stewardship dan teori norma prinsip anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal (tesis), pelaksanaan APBDes di Desa X telah sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat desa. Namun demikian, ditemukan antitesis berupa dua bentuk keterlibatan kepala desa, yaitu penggunaan dana pribadi untuk mendanai kegiatan yang tidak teranggarkan, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek pembangunan. Kedua bentuk keterlibatan ini terbukti tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun penyimpangan, melainkan diterima secara kolektif sebagai sintesis berupa budaya kerja bersama yang dilandasi rasa tanggung jawab sosial dan orientasi pada kepentingan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tegangan antara rasionalitas formal dan substantif dalam pengelolaan APBDes justru menghasilkan tata kelola yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa.