Perlindungan Hukum bagi Investor Terhadap Pengajuan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Pasar Modal Indonesia

Abstract

Investasi di pasar modal menawarkan peluang keuntungan, risiko kerugian tetap ada, khususnya akibat pelanggaran hukum seperti penipuan atau manipulasi pasar. Kasus PT Minna Padi Aset Manajemen menyoroti lemahnya perlindungan investor di Indonesia. Perlindungan hukum bagi investor telah diatur melalui POJK 65/POJK.04/2020 tentang kompensasi kerugian investor. Namun, implementas inya masih memiliki kelemahan, seperti ketidakjelasan kriteria klaim. Rumusan masalah terdiri dari : (1) Apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam pengajuan klaim dana kompensasi kerugian investor?, (2)Apa akibat hukum perlindungan investor terhadap pengajuan dana kompensasi kerugian investor di pasar modal Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kajian pustaka terdiri dari kesatu, pengertian dan peran pasar modal terdiri dari definis i, fungsi, dan instrumen pasar modal. Kedua investor di pasar modal terdiri dari pengertian investor, tanggung jawab investor dan risiko investasi. Ketiga perlindungan hukum di pasar modal terdiri dari, definisi perlindungan hukum. Keempat lembaga pengawas pasar modal terdiri dari Otoritas Jasa Keungan, dan Bursa Efek Indonesia. Kelima dana kompensasi kerugian investor terdiri dari konsep sejarah dan unsur dana kompensasi kerugian investor. Hasil penelit ia n penelitian penulis yang pertama yakni regulasi yang mengatur perlindungan hukum di pasar modal Indonesia sudah ada, tetapi efektivitasnya masih menghadapi tantangan yang serius. Walaupun OJK berfungsi penting sebagai pengatur, pengawas, dan penegak hukum, pelaksanaannya sering kali terhalang oleh masalah administratif dan minimnya pemahaman investor mengenai hak-haknya. Meskipun investor telah memenuhi semua kriteria dan mengalami kerugian akibat penipuan, penyelesaian yang diberikan OJK seringkali hanya berupa sanksi administratif atau pidana tanpa ada realisasi penggantian dana kompensasi. Seharusnya sanksi administratif tersebut harus bersamaan dengan penggantian ganti rugi kepada investor. Pembahasan kedua Akibat hukum bagi pelanggar dapat berupa kewajiban administratif untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, hukuman pidana, dan tanggung jawab perdata. Maka dengan adanya pembahasan diatas Penulis dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hukum di pasar modal Indonesia diatur melalui undang-undang dan peraturan spesifik untuk melindungi investor secara internal dan eksternal. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih lemah akibat terbatasnya akses bantuan hukum, batas kompensasi maksima l, serta kesulitan membuktikan kerugian akibat pelanggaran. Saran dari Penulis yaitu diharapkan OJK dan Bursa Efek Indonesia perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan efek agar perlindungan hukum investor dapat terlaksana dengan baik dan kerugian dapat diminimalisir. Proses administ ras i pengajuan dan pencairan dana kompensasi harus disederhanakan dan dipercepat agar hak investor cepat dipulihkan. OJK juga diharapkan menjelaskan secara jelas jenis dan tingkat kerugian yang dapat dikompensasi dalam POJK 65/2020, meningkatkan transparansi dan pengawasan melalui mekanisme independen.