Eksistensi Dewan Daerah Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (DD SOBSI) Djakarta Raja Tahun 1946-1966

Abstract

Skripsi ini membahas eksistensi Dewan Daerah Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) Djakarta Raja dalam kurun waktu 1946–1966. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang pembentukan SOBSI Djakarta Raja, menganalisis peran dan aktivitasnya dalam memperjuangkan kepentingan buruh serta keterlibatannya dalam dinamika politik nasional, dan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan pembubarannya dalam konteks perubahan politik nasional. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan sosiologi organisasi dan teori struktural fungsional digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami hubungan antara struktur organisasi, dinamika internal, serta interaksinya dengan lingkungan politik dan sosial pada masa Orde Lama. Hasil penelitian menjelaskan bahwa SOBSI Djakarta Raja berperan signifikan sebagai kekuatan buruh perkotaan yang aktif dalam perjuangan kesejahteraan buruh, seperti tuntutan upah layak, jaminan kerja, Tunjangan Hari Raya, perlindungan tenaga kerja, serta dukungan terhadap kebijakan nasionalisasi perusahaan asing. Melalui aksi mogok, demonstrasi, dan mobilisasi massa, SOBSI turut membentuk kesadaran politik buruh di wilayah ibu kota. Peran ini juga didukung oleh surat kabar Soeara Boeroeh yang menjadi media propaganda, penyebaran informasi bagi kaum buruh. Namun, semakin intensnya keterlibatan politik SOBSI, terutama kedekatannya dengan Partai Komunis Indonesia, menyebabkan organisasi ini terseret dalam eskalasi konflik politik pada era Demokrasi Terpimpin. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan penerbitan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 menjadi titik akhir eksistensi SOBSI Djakarta Raja, sekaligus menandai perubahan drastis dalam sejarah gerakan buruh Indonesia dan relasi negara dengan organisasi buruh pada periode tersebut yang berdampak panjang terhadap konfigurasi hubungan industrial nasional pasca-1965 serta perkembangan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia modern selanjutnya secara historis dan institusional berkelanjutan nasional Indonesia.