Rekonstruksi Praperadilan terhadap Perlindungan Hak Asasi Tersangka yang Seimbang

Abstract

Penelitan ini dilatarbelakangi oleh kehidupan manusia selalu diwarnai oleh berbagai persoalan tak terhindarkan, yang sering kali memunculkan masalah ketika tingkah laku manusia melanggar norma atau aturan sosial. Dalam menghadapi tantangan ini, hukum menjadi landasan penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Konsep negara hukum, yang memperjuangkan hak asasi manusia, legalitas tindakan pemerintah, dan peradilan yang independen, menjadi pijakan utama dalam sistem hukum Indonesia. Filosofi negara hukum ini berakar dalam pemikiran Plato dan Aristoteles, yang memandang negara sebagai penyelenggara yang baik berdasarkan aturan yang baik. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan pentingnya prinsip negara berdasarkan hukum (rechtsstaat) dan the rule of law. Konsep ini mendorong perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak tersangka dalam peradilan pidana. Di tengah upaya menegakkan hukum, Indonesia memiliki lembaga Praperadilan yang bertugas memeriksa tindakan penyidik sebelum peradilan pidana dimulai. Ini adalah langkah krusial dalam melindungi hak asasi tersangka. Namun, terdapat tantangan dalam konsistensi penggunaan praperadilan, tersangka dapat ditetapkan kembali setelah sebelumnya dibebaskan melalui praperadilan, menciptakan ketidakpastian hukum akibatnya seorang tersangka justru menjadi korban. Karena itu dalam penelitian ini bertujuan menganalisis dasar filosofis pengaturan praperadilan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, mengevaluasi kesesuaian pengaturan praperadilan tersebut dengan upaya perlindungan hukum yang seimbang terhadap hak asasi tersangka, dan merumuskan konsep lembaga praperadilan kedepan dalam melindungi hak asasi tersangka dan tersangka yang menjadi korban akibat dari penetapan yang keliru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam pengembangan ilmu hukum, memberikan arahan kepada pembuat undang-undang, dan membantu pemangku kepentingan di bidang Hukum Acara Pidana.