Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Tahun 2024

Abstract

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program yang memberikan bantuan langsung tunai untuk Rumah Tangga Miskin (RTSM), apabila masyarakat tersebut memiliki komponen-komponen yang sudah ditentukan oleh PKH. Penelitian ini didasari oleh beberapa permasalahan di Desa Lengkong terkait pengelolaan dan pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan pemanfaatan PKH oleh penerima manfaat. Permasalahan tersebut, yaitu ketidaktepatan sasaran penerima PKH karena terjadinya perubahan peraturan dalam penetapan KPM PKH dan data yang digunakan yaitu data lama, tidak adanya program peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), tidak adanya pengawasan kepada KPM PKH terkait pemenuhan kewajiban sebagai KPM, dan sebagian KPM menggunakana dana PKH tidak sesuai dengan peruntukannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan dan pemanfataan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan penelitian kualiatatif deskriptif. Menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik menguji keabsahan data yang digunakan yaitu Triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menggambarkan pengelolaan PKH belum berjalan dengan baik. Pada aspek perencanaan masih kurang maksimal, terjadinya perubahan sistem pelaksanaan penetapan kepesertaan PKH tanpa adanya pemberitahuan kepada KPM PKH dan pendamping PKH, yang menyebabkan tidak tepatnya sasaran penerima PKH dan data yang digunakan juga data lama. Penyaluran bantuan telah dilakukan tepat waktu secara bertahap dengan jumlah besaran bantuan yang sesuai dengan komponennya. Pada aspek pengorganisasian, pihak-pihak pelaksana PKH telah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan tugas yang telah ditentukan. Pada aspek pengarahan, pendamping PKH telah memberikan pengarahan dan pendampingan di pertemuan kelompok. Namun, pertenmuan kelompok yang seharusnya dilakukan 1 bulan sekali tetapi dilakukan 2-3 bulan sekali. Selain itu juga tidak adanya program peningkatan kemampuan keluarga (P2K2). Pada aspek pengawasan tidak dilakukan secara langsung kepada komponen KPM PKH. Pengawasan dilakukan secara sistem yang langsung terhubung dengan UPT Kesehatan dan DAPODIK. Demikian pengawasan menggunakan sistem ini dinilai kurang optimal dikarenakan tidak mengetahui secara nyata kondisi yang terjadi dilapangan. Serta tidak adanya pengawasan kepada KPM PKH terkait pemanfaatan bantuan PKH. Pemanfataan dana bantuan PKH menunjukkan bahwa masyarakat penerima manfaat PKH sebagian telah memanfaatkan dana bantuan sosial untuk membeli pakaian sekolah, peralatan sekolah dan ada juga yang memanfaatakan untuk kebutuhan sehari-hari. KPM PKH mengakses layanan pendidikan namun, tidak mengakses layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Tidak adanya pemeriksaan rutin bagi lansia dan penyandang disabilitas. Serta tidak adanya fasilitas pendidikan khusus untuk penyandang disabilitas. Tidak adanya pendampingan dalam pemanfaatan PKH seperti tidak adanya pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2). Tidak adanya verifikasi komitmen secara langsung kepada KPM PKH pada layanan pendidikan maupun layanan kesehatan.