Pemberitaan Politik Dalam Surat Kabar De Locomotief di Hindia Belanda Tahun 1901-1940

Abstract

Penelitian ini membahas pemberitaan politik dalam surat kabar De Locomotief di Hindia Belanda tahun 1901-1940. De Locomotief merupakan salah satu surat kabar kolonial berbahasa Belanda yang memiliki posisi penting dalam perkembangan pers kolonial, khususnya di Semarang dan Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan menjelaskan latar belakang pendirian dan pemberitaan De Locomotief sebelum tahun 1901, mengidentifikasi isi pemberitaan politiknya selama periode 1901-1940, serta menganalisis dampak sosial dan politik dari pemberitaan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber utama penelitian ini adalah edisi-edisi surat kabar De Locomotief, sedangkan sumber pendukung berupa buku, artikel ilmiah, peraturan kolonial, dan kajian sejarah pers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum tahun 1901, De Locomotief telah memperlihatkan perhatian terhadap persoalan kolonial seperti eksploitasi tenaga kerja, administrasi desa, kemiskinan, dan tanggung jawab moral Belanda terhadap Hindia Belanda. Pada periode 1901-1907, surat kabar ini memperlihatkan corak etis-liberal melalui kritik terhadap kebijakan kolonial dan dukungan terhadap gagasan Politik Etis. Pada periode 1908-1917, De Locomotief mulai menyoroti kemunculan organisasi pribumi seperti Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Indische Partij, dan ISDV. Pada periode 1918-1927, pemberitaannya semakin defensif terhadap komunisme, gerakan buruh, pemogokan, dan pemberontakan 1926. Sementara itu, pada periode 1928-1940, De Locomotief lebih keras terhadap nasionalisme non-kooperatif seperti PNI dan Partindo, tetapi masih dapat menerima organisasi legal dan moderat seperti Parindra, Gerindo, dan GAPI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa De Locomotief mendukung kemajuan pribumi selama tetap berada dalam batas legal, moderat, dan tidak mengancam otoritas kolonial. Dampak sosial-politiknya terlihat dalam pembentukan wacana kolonial mengenai kemajuan pribumi, batas gerakan moderat dan radikal, serta legitimasi pengawasan terhadap pers dan gerakan politik.