Hak Restitusi Terhadap Korban Love Scamming Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah melahirkan modus kejahatan siber baru, salah satunya adalah love scamming yang memanipulasi emosi korban untuk mendapatkan keuntungan materiil. Meskipun berdampak destruktif secara finansial dan psikologis, korban kerap enggan melapor karena stigmatisasi sosial. Artikel ini mengkaji dua permasalahan utama: pertama, apakah korban love scamming berhak mendapatkan hak restitusi; dan kedua, faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan restitusi tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta bahan hukum primer dan sekunder, artikel ini menemukan bahwa korban love scamming berhak penuh atas restitusi berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf d KUHP Nasional juncto Pasal 144 KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025). Pemberian restitusi mencerminkan pergeseran paradigma dari retributif menuju keadilan restoratif, di mana korban diposisikan sebagai subjek hukum yang berhak atas pemulihan. Kendati demikian, pelaksanaan restitusi menghadapi kendala serius: pengaturan restitusi yang masih bersifat umum, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, kesulitan menentukan nilai kerugian psikologis, dan kondisi finansial pelaku yang tidak mampu. Artikel ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyusunan peraturan pelaksana yang lebih spesifik mengenai standar pembuktian kerugian psikologis korban