Eksistensi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah dalam Perspektif Multi-Level Governance: Studi RPJMD Enam Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Abstract

Realitas pembangunan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang tercermin pada persentase pertumbuhan ekonomi mengindikasikan adanya disparitas pembangunan. Sistem desentralisasi yang diterapkan di Indonesia memberikan otoritas bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Namun, kemampuan aktor pembangunan yang tidak dilengkapi dengan pembagian kewenangan dan peran terstruktur dapat memicu kegagalan kebijakan. Penelitian ini bertujuan mengkaji eksistensi perencanaan pembangunan ekonomi daerah dalam perspektif multi-level governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan model analisis konten pada 6 dokumen RPJMD kabupaten/kota di Jawa Timur yang terdiri dari Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Sampang melalui teknik coding dan pemodelan tematik. Tahapan analisis data dilakukan berdasarkan teknik analisis data Zhang & Wildemuth (2017) yang terdiri dari tahap pengumpulan data, penetapan unit analisis, pengembangan kategori dan kode, pengujian kode dan konsistensi kode, coding data, pengecekan dan pengelompokan, penarikan kesimpulan, serta penyajian data. Teori yang digunakan adalah teori multi-level governance Hooghe & Marks (2002) tipe I yang terbentuk atas lima indikator yakni kewenangan jangka panjang, kewenangan dengan berbagai tugas, kewenangan tidak tumpang tindih pada setiap tingkat pemerintahan, kewenangan terbatas, dan kewenangan terorganisir dalam beberapa tingkat yang terbatas. Hasil penelitian mendekonstruksi bahwa fleksibilitas pemerintah daerah yang dilengkapi dengan pembagian kewenangan dan peran yang sistematis memengaruhi cara dan kemampuan aktor dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan. Perbedaan potensi ekonomi yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan di tingkat yang lebih tinggi mempermudah tercapainya keberhasilan pembangunan yang optimal.