Keberadaan Desa Buruh Migran (Desbumi) Di Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Tahun 2016-2024

Abstract

Skripsi ini membahas keberadaan (Desa Buruh Migran) DESBUMI Di Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember pada periode 2016-2024. Bertujuan menjelaskan latar belakang terbentuknya DESBUMI, kegiatan DESBUMI, serta pengaruhnya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri dari pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Pendekatan sosiologi ekonomi dan teori feminisme. DESBUMI terbentuk dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor pertanian dan buruh informal mendorong banyak warga, terutama perempuan, untuk bekerja ke luar negeri. Maraknya kasus pemulangan paksa, penipuan calo, serta minimnya perlindungan hukum mendorong kepala desa Miftahul Munir berinisiatif membentuk wadah perlindungan bagi warganya. Kegiatan DESBUMI pada periode 2016–2024 dilaksanakan secara bertahap mencakup tiga fase migrasi: pra-migrasi, selama migrasi, dan pasca-migrasi. Program yang dijalankan meliputi sosialisasi migrasi aman, pendataan PMI, pelatihan keterampilan menjahit, membatik, bordir, pengolahan makanan, serta pembentukan kelompok usaha bersama. Pengaruh sosial DESBUMI terlihat pada terbangunnya komunitas purna migran yang lebih kuat melalui pengorganisasian komunitas, pelembagaan perlindungan tingkat desa, dan penguatan komunikasi. Pengaruh ekonomi DESBUMI terwujud dalam pelatihan keterampilan dan dukungan modal usaha membuka sumber pendapatan alternatif bagi perempuan purna migran melalui UMKM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa DESBUMI bukan sekadar wadah administratif, melainkan telah bertransformasi menjadi gerakan sosial berbasis komunitas yang berhasil menyatukan peran pemerintah desa, LSM, dan agensi kolektif perempuan purna migran. Keberhasilan ini mendapat pengakuan hingga tingkat internasional dan nasional. Dengan demikian, DESBUMI terbukti menjadi model praktik baik (best practice) dalam tata kelola perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran yang berakar dari kearifan lokal dan berkeadilan gender.