Praktik Kartel Suku Bunga Pinjaman Online Dalam Financial Technology

Abstract

Perusahaan umumnya berorientasi pada laba dan keuntungan bagi pemegang saham, namun mereka tidak bisa menghindari konflik dalam memenuhi kebutuhan keuangan untuk operasional dan pertumbuhan. Regulasi persaingan usaha menjadi penting untuk mencegah ketidakadilan dan memastikan persaingan yang sehat. Hukum Persaingan Usaha mengatur cara persaingan, sedangkan kebijakan persaingan bertujuan menciptakan pasar yang sehat dengan harga dan laba yang adil, sesuai dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuannya adalah untuk menghindari monopoli dan persaingan tidak sehat dengan mempromosikan persaingan yang adil di pasar.Namun, praktik kartel dalam persaingan usaha dapat merugikan konsumen.Dalam Fintech peer to peer lending, penetapan bunga yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia diduga merupakan praktik kartel, yang mengakibatkan bunga yang tinggi dan tidak sesuai harga pasar. Pengaturan bunga dalam sektor ini tidak secara langsung diatur oleh POJK No. 77/POJK.01/2016, memberikan celah bagi praktik kartel, penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu (1) Apa akibat hukum yang timbul dari praktik kartel suku bunga pinjaman Online dalam Financial Technology?, (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi borrower terhadap kartel suku bunga pinjaman Online dalam Financial Technology?