Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Barang Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Abstract

Laporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan Praktik Kerja Nyata yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri pada 06 Februari 2026 s.d 30 April 2026 dengan tujuan untuk memperoleh dan meningkatkan pengetahuan terkait prosedur pelaporan dan penyetoran PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri. PBJT jasa kesenian dan hiburan dikenakan kepada konsumen akhir atas penggunaan atau penikmatan jasa kesenian dan hiburan yang dikomersilkan. Jasa kesenian dan hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat (23), merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi dan/atau keramaian untuk dinikmati. Melalui hal ini, setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan jasa kesenian dan hiburan yang dikomersilkan wajib melaporkan serta menyetorkan pajak daerah terutangnya. Pelaporan dan penyetoran PBJT jasa kesenian dan hiburan menggunakan self assessment system, dimana wajib pajak berwenang melaporkan dan menyetorkan pajak daerah terutangnya secara mandiri berdasarkan penerimaan atas penyelenggaran jasa. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri menggunakan sistem e-SPTPD yang diakses melalui laman https://e-sptpd.kedirikab.go.id/_sehingga memudahkan wajib pajak dalam pelaporan dan penyetoran tanpa perlu datang langsung ke Badan Pendapatan Daerah. Terkait wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai jangka waktu yang ditetapkan akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% dari tagihan pokok dan dilaksanakan penagihan oleh staf fungsional bidang pembukuan dan penagihan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri. Dalam pemungutan PBJT jasa kesenian dan hiburan, proses pelaporan dan penyetoran masih ditemukan kendala terkait e-SPTPD yang belum terintegrasi dengan sistem kasir wajib pajak dan kepatuhan dari wajib pajak pada proses penyetoran. Terkait masih ditemukan kendala, diperlukan adanya penerapan sistem tapping box pada PBJT jasa kesenian dan hiburan sekaligus peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri dalam hal sosialisasi. Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 1947/DST/UN25.B2/SP/2026, Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.