Analisis Kausalitas Ketimpangan Pendapatan, Pendidikan, Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Terpilih Provinsi Jawa Timur

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara ketimpangan pendapatan, tingkat pendidikan, dan kemiskinan pada kabupaten dan kota terpilih di Provinsi Jawa Timur periode 2008–2025. Ketiga variabel tersebut merupakan indikator penting dalam pembangunan ekonomi yang saling berkaitan dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Data yang digunakan merupakan data panel yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sampel penelitian ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan teknik Stratified Random Sampling, sehingga diperoleh 35 kabupaten dan kota sebagai sampel penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan uji akar unit Im-Pesaran-Shin, uji kointegrasi Johansen, uji kausalitas Granger, dan Vector Error Correction Model (VECM) untuk mengidentifikasi hubungan kausalitas serta dinamika jangka pendek dan jangka panjang antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel stasioner pada first difference dan memiliki hubungan jangka panjang. Uji kausalitas Granger menunjukkan adanya hubungan kausal dua arah antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, hubungan kausal satu arah dari tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan, serta hubungan kausal satu arah dari tingkat pendidikan terhadap kemiskinan. Sebaliknya, ketimpangan pendapatan tidak memiliki hubungan kausal terhadap tingkat pendidikan dan kemiskinan juga tidak memiliki hubungan kausal terhadap tingkat pendidikan. Hasil estimasi VECM menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel terjadi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang melalui mekanisme penyesuaian menuju keseimbangan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan berperan penting dalam menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan, sedangkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan saling memengaruhi sehingga memerlukan kebijakan pembangunan yang terintegrasi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.