Kepastian Hukum Pencabutan Izin Usaha Pertambangan di Kawasan Konservasi

Abstract

Penelitian ini mengkaji isu hukum tentang ketidakpastian hukum dalam pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan konservasi, khususnya karena regulasi yang tersedia hanya mengatur pencabutan secara umum tanpa memberikan norma spesifik terkait kawasan konservasi sehingga menimbulkan kekaburan norma dan potensi ketidakadilan bagi pelaku usaha maupun kerentanan terhadap perlindungan kawasan konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami pengaturan pencabutan izin usaha pertambangan di kawasan konservasi, memahami bentuk pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan izin usaha pertambangan di kawasan konservasi, serta memahami akibat hukum dari pencabutan izin usaha pertambangan terhadap pelaku usaha dan perlindungan kawasan konservasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan IUP terutama didasarkan pada pelanggaran kewajiban lingkungan, penyalahgunaan izin, dan ketidakpatuhan terhadap dokumen Amdal, yang secara perdata memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Pencabutan IUP berimplikasi pada hilangnya legalitas usaha, terhentinya kegiatan operasional, kerugian bagi pelaku usaha, beralihnya hak pengelolaan kepada negara, serta kewajiban pemulihan lingkungan melalui reklamasi dan pasca tambang. Penelitian ini menegaskan bahwa ketiadaan pengaturan yang spesifik serta proses pencabutan yang kurang transparan berpotensi menghambat perlindungan ekologis dan tidak sepenuhnya mencerminkan asas kepastian hukum.