Model Konseptual Kepatuhan Pajak Sukarela pada Program Sipundiwangi dalam Perspektif Dynamic Governance

Abstract

Penelitian ini mengkaji model konseptual kepatuhan pajak sukarela pada Program Sipundiwangi dalam perspektif Dynamic Governance. Sipundiwangi (Sistem Pelaksanaan Undian Pajak Daerah di Banyuwangi) merupakan inovasi kebijakan daerah yang digagas oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyuwangi sebagai respons terhadap paradoks fiskal, yaitu kesenjangan antara capaian tata kelola pemerintahan yang diakui secara nasional dan tingkat kemandirian fiskal yang masih rendah, dengan rasio Pendapatan Asli Daerah sebesar 14–16 persen. Paradoks ini semakin diperumit oleh menurunnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak daerah akibat viralnya isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah lain, serta ditemukannya ketidakpatuhan pajak pada sejumlah restoran dalam sidak yang dilakukan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan delapan informan yang dipilih secara purposif, observasi non-partisipan pada kegiatan pengundian Program Sipundiwangi dalam Car Free Day Kabupaten Banyuwangi, serta dokumentasi terhadap dokumen kebijakan resmi dan sumber publik yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan Soft Systems Methodology (SSM) melalui enam tahapan analisis, mulai dari identifikasi situasi masalah hingga perumusan model konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Sipundiwangi beroperasi melalui kombinasi mekanisme gamifikasi berbasis poin dan undian berhadiah, digitalisasi layanan pajak melalui platform Smartkampung dan sistem perekam transaksi SIJAKAWANGI, serta kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah desa, instansi terkait, perbankan, dan pelaku usaha. Namun, program masih menghadapi tantangan berupa sosialisasi yang belum merata, persepsi ketidakadilan di kalangan wajib pajak, kesenjangan literasi digital, serta ketergantungan pendanaan pada dana CSR pihak ketiga. Dalam perspektif Dynamic Governance, kapabilitas thinking again muncul sebagai kapabilitas yang paling dominan, tercermin dari pergeseran pendekatan pemungutan pajak yang semula bersifat koersif menjadi lebih persuasif berbasis insentif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan pajak sukarela terbentuk melalui interaksi tiga elemen utama, yaitu culture sebagai fondasi organisasi, kapabilitas adaptif dengan thinking again sebagai dimensi dominan, serta Program Sipundiwangi sebagai instrumen kebijakan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur inovasi kebijakan fiskal daerah dengan menunjukkan bahwa Dynamic Governance dapat dioperasionalkan secara spesifik untuk menjelaskan pembentukan kepatuhan pajak sukarela melalui pendekatan kebijakan berbasis perilaku.