Pola Maladministrasi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024: Studi pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pola maladministrasi di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024 dengan dimensi etika oleh Keban (2014) yang dipilih untuk memahami fenomena maladministrasi dalam temuan ini, karena praktik maladministrasi pada dasarnya merupakan manifestasi dari penyimpangan terhadap prinsip-prinsip etika administrasi publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang digunakan terdiri dari data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia serta dokumen pendukung dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur. Teknik untuk menguji validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola maladministrasi di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024 membentuk beberapa kecenderungan, yaitu tren laporan dugaan maladministrasi menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2020-2023 akibat pelaksanaan program PVL OTS dan penurunan pada tahun 2024 karena Survei Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta pengurangan wilayah pada pelaksanaan PVL OTS. Fluktuasi laporan juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pelayanan publik serta kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelaporan dugaan maladministrasi; kelompok pelapor didominasi oleh pelapor perorangan yang disebabkan oleh intensitas kebutuhan pelayanan dasar yang relatif lebih tinggi. Dominasi pelapor perorangan juga menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat karena kemudahan akses, jangkauan, serta pemahaman masyarakat; tren laporan maladministrasi menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan naik turun yang berbeda dengan tren laporan dugaan maladministrasi karena proses pemeriksaan laporan; bentuk maladministrasi didominasi oleh penundaan berlarut pada pelayanan pengaduan instansi terkait pelayanan pengelolaan pengaduan dan tidak memberikan pelayanan pada pengelolaan pengaduan terutama oleh Pemerintah Daerah karena lemahnya penerapan etika administrasi publik pada nilai akuntabilitas dan profesionalisme, serta; kelompok terlapor didominasi oleh Pemerintah Daerah karena lemahnya nilai akuntabilitas, profesionalisme dan integritas aparatur yang juga dipengaruhi oleh intensitas pelayanan yang tinggi dan tidak diiringi dengan akuntabilitas yang tinggi serta buruknya budaya kerja yang resisten terhadap perubahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam penguatan penerapan nilai-nilai etika administrasi publik, penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat terkait hak-hak dalam penerimaan layanan publik serta peningkatan sumber daya manusia dan sumber anggaran untuk pelaksanaan program PVL OTS yang lebih efektif.